Follow
Komisi III: OTT Bupati Meranti Bukti KPK Awasi Pengawasan Daerah
Merdeka.com - Komisi III DPR mengapresiasi penangkapan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaansuap dan fee proyek yang diberikan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah tersebut.
Dalam kasus ini, Adil diduga menerima potongan uang persedian (UP) dan ganti uang persedian (GUP). KPK menangkap 25 orang dalam tangkap tangan tersebut.
“Apresiasi kinerja hebat KPK yang bekerja secara objektif, berdasarkan laporan dan temuan-temuan yang ada. Sebab OTT ini terlihat mudah namun sebenarnya kompleks, membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi applause buat KPK atas prestasinya ini,” ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (10/4).
-
Bagaimana Sahroni menilai kinerja KPK? 'Namun meski begitu, dengan posisi yang lebih tinggi saat ini, saya harap Pak Nawawi tidak jadi luput dan tetap peka dalam melihat serta membehani problem di internal KPK ,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (27/11).
-
Apa harapan Sahroni untuk KPK? 'Tapi Pak Nawawi ini punya karier panjang sebagai hakim di pengadilan. Jadi saya rasa tidak usah diragukan lagi kalau soal profesionalitas, integritas, kearifan, dan ketegasannya. KPK di bawah kepemimpinan Pak Nawawi pastinya akan semakin rapih secara struktur, semakin bijak dalam menggunakan kewenangan, dan semakin gaspol dalam pemberantasan-pencegahan,' tambahnya.
-
Apa yang dikritik Sahroni tentang KPU? 'Ya karena banyak masalah mustinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya Jadi supaya publik ini percaya dengan lembaga yang dipimpin oleh KPU sendiri,' kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/3).
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa permintaan Sahroni ke PPATK? 'PPATK wajib buktikan temuan tersebut. Harus clear bahwa ribuan anggota dewan itu betul-betul terlibat atau bermain, jangan sekedar dugaan. Dan kalau sudah firm, harus diungkap semuanya, sebut nama-namanya biar publik tahu. Karena kalau betul terjadi, ini kan tentunya sangat memalukan dan mengecewakan. Coba, gimana masyarakatnya mau ikuti aturan kalau pejabat publiknya seperti ini?', ujar Sahroni, Kamis (27/6).
-
Kenapa DPR mendukung KPK mengungkap kebocoran OTT? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
Sahroni juga menganggap OTT yang dilakukan KPK ini jadi bukti bahwa KPK secara tajam mengawasi pelaksanaan dan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga Sahroni mewanti-wanti kepada seluruh pemerintah daerah beserta seluruh perangkatnya untuk tidak coba ‘bermain’.
“OTT Bupati Meranti ini jadi bukti kuat bahwa KPK mengawasi dengan jeli seluruh kegiatan di daerah, baik yang dilakukan oleh tingkat kepala, sampai struktur-struktur di bawahnya. Jadi teruntuk oknum-oknum yang masih berusaha mencari celah guna penuhi ambisi pribadi dan kelompok, sebaiknya menyerah saja. Penegak hukum tidak akan kompromi dengan tindakan (kejahatan) kalian,” tambahnya.
Terakhir Sahroni juga ingin para kepala daerah lebih bijak dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah pusat. Hal tersebut merujuk pada kegaduhan yang sebelumnya ditimbulkan akibat ucapan Bupati Meranti kepada Kemenkeu.
“Juga terkait penyampaian kritik, harus jadi perhatian bersama agar disampaikan lebih bijak dan sistematis. Jangan mencaci maki pemerintah jika anda masih pembantu pemerintah,” pungkas Sahroni.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca Selengkapnya
Nawawi Pomolango berharap pada kunjungannya ke Gorontalo tidak terjadi OTT KPK.
Baca Selengkapnya
Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca Selengkapnya
Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa baru menjabat sekitar enam bulan di sana.
Baca Selengkapnya
Sahroni mengatakan polisi harus membongkar hingga tuntas jaringan judi daring yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Baca Selengkapnya
KPK menegaskan pihaknya tidak bisa asal dalam memeriksa seseorang.
Baca Selengkapnya
Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan terkait informasi tersebut.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.
Baca Selengkapnya
Mekanisme OTT yang selama ini dilakukan KPK, menjadi salah satu pembahasan menarik selama fit and proper test Capim.
Baca Selengkapnya
Dia berharap agar korban pelecehan seksual berani bersuara.
Baca Selengkapnya
Hevearita menegaskan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Pemkot Semarang tetap berjalan dengan baik meski sedang diterpa isu dugaan korupsi.
Baca Selengkapnya