Komjen Setyo Wasisto dan Hikmahanto Berbagi Ilmu untuk Humas Mahkamah Agung
Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations Jakarta (LSP LSPR) menggelar workshop dan uji kompetensi untuk profesi Humas. Kegiatan yang dilaksanakan pada 16-20 September 2019 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor, ini mengantisipasi pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, keterbukaan informasi dan tanggapnya masyarakat dalam menyerap sebuah fenomena.
MA menilai kredibilitas dan kompetensi profesi Humas merupakan salah satu kunci dalam membangun persepsi publik yang akan tercipta. Acara ini dihadiri Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos., M.Hum, Kepala Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Edward T.H. Simarmata, SH., LLM., MTL, Head of Post Graduate Program LSPR Dr. Rino F. Boer, SH, Wakil Direktur LSP LSPR Deddy Irwandi S.Sos., M.Si, serta para pejabat struktural dan widyaiswara di lingkungan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
Dalam kegiatan ini juga diselenggarakan diskusi panel interaktif yang terfokus pada Media Management dan Strategi Pembentukan Opini Publik di Media. Topik pertama dibawakan oleh dua orang pembicara, yaitu Komjen Polisi dan Mantan Kepada Divisi Humas Polri Drs. Setyo Wasisto, SH., dan Guru Besar UI, Dewan Ahli Kementerian Kehakiman dan HAM RI sekaligus Dewan Kehormatan Badan Arbitrasi Pasar Modal Prof. Hikmahanto Juwana SH., LL.M., Ph.D. Bertindak sebagai Moderator dalam diskusi ini adalah Head of Post Graduate Program LSPR, Dr. Rino F. Boer, SH.
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Siapa yang sampaikan pesan OJK? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
-
Siapa yang perlu merespons? Pada saat anak mulai menggunakan kata-kata kasar atau mengumpat, orangtua sebaiknya tidak diam saja dan harus langsung meresponsnya.
-
Apa saja yang harus diamankan? Sebelum mudik, periksa semua pintu dan jendela untuk memastikan semuanya terkunci dengan aman. Gunakan gembok tambahan jika perlu dan pastikan tidak ada akses yang bisa dimanfaatkan oleh pencuri.
"Membangun persepsi masyarakat bagaikan membangun istana pasir, sehingga humas memiliki peran dalam menciptakan isu positif agar lingkungan masyarakat tetap aman dan tertib," kata Setyo, Senin (16/9).
Sementara itu, Hikmahanto menegaskan bahwa Humas harus dapat memberikan imbangan opini ketika terjadi OTT misalnya, dengan menanyakan apa yang harus dijaga, siapa yang harus dijaga dan mengapa harus dijaga.
Diskusi panel sesi kedua mengangkat topik mengenai Strategi Pembentukan Opini Publik di Media. Hadir sebagai pembicara adalah Ketua Dewan Pers 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo dan Kepala Sub Direktorat Humas Perpajakan Ani Natalia, SE., M. Ec,. Moderator pada sesi kedua ini adalah Deputy Head of Media Relations LSPR Rizka Septiana M.Si.
Diulas mengenai kompetensi dan kapabilitas Humas serta penguasaan materi dan bagaimana berinteraksi dalam menyampaikan informasi yang secara sadar dapat menggiring sebuah opini yang berkembang di masyarakat. Menggandeng LSP LSPR, workshop dan uji kompetensi inilah bukti usaha nyata Mahkamah Agung RI dalam membangun profesi Humas yang terpercaya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto tak mau ambil pusing soal laporan yang mempermasalahkan wawancaranya.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan guna diperiksa sebagai saksi atas dugaan penyebaran hoax yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaHasto mengaku telah diperiksa penyidik selama hampir 3 jam terkait pernyataannya.
Baca SelengkapnyaHasto diperiksa KPK terkait Harun Masiku beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaDalam era digital saat ini, peran humas menjadi semakin krusial. Penting bagi praktisi humas untuk menguasai teknologi, bukan sebaliknya.
Baca SelengkapnyaHasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi diminta membatasi diri pada kasus-kasus dengan komponen politik yang kuat. Agar tidak dipolitisasi oleh kekuatan lain.
Baca SelengkapnyaBiro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Biro Hukerma Kemenkumham) menggelar acara berjudul What's Up.
Baca SelengkapnyaUntuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini
Baca SelengkapnyaHasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca Selengkapnya