Kota Bogor dinilai belum ramah pejalan kaki dan kaum disabilitas

Merdeka.com - Jargon Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang bakal menjadikan kota yang dipimpinnya sebagai surga pejalan kaki, dinilai kontraproduktif dengan fakta di lapangan. Sebab Koalisi Pejalan Kaki Bogor (KPKB) menilai Kota Bogor sebagai kota yang tak ramah dan tak aman bagi pejalan, lantaran fasilitas seperti pedestrian di Jalan Kapten Muslihat, Nyi Raja Permas dan Jalan Ir H Juanda masih marak PKL dan parkir motor.

Ketua KPKB Irna Kusumawati menyebutkan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan haknya berupa kenyamanan dan kemanan saat berjalan kaki, baik di pedestrian maupun trotoar.

"Adanya pedestrian yang dibangun pemerintah, justru saat ini malah digunakan untuk pedagang kaki lima (PKL) dan parkir sepeda motor. Sehingga saat berjalan kaki kita harus berebut dengan sepeda motor dan PKL. Bahkan saat malam hari, tak sedikit fasilitas penerangan jalan umum (PJU) di beberapa trotoar dan pedestrian tak berfungsi," kata Irna di Plaza Kapten Muslihat di Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa (15/12).

Lebih lanjut pihaknya menyayangkan, pedestrian yang dibangun di tiga yakni Jalan Kapten Muslihat, Nyi Raja Permas, dan Jalan Ir H Juanda dengan menghabiskan dana hibah Rp 10 miliar dari pemerintah pusat pada 2012-2014 seolah tak diperhatikan dan tak diawasi pemanfaatannya. Akibatnya, banyak kerusakan lantai dan lampu taman yang membuat pejalan kaki tak nyaman dan aman. Bahkan, pihaknya menilai tak jarang fasilitas pejalan kaki tersebut dimanfaatkan para penjaja seks komersial (PSK).

"Pada jam-jam tertentu terutama siang hari pedestrian yang seharusnya untuk pejalan kaki, digunakan untuk berjualan para PKL, sedangkan pada malam hari, akibat minimnya penerangan, tak sedikit PSK yang mangkal," tuturnya.

Tak hanya itu, pihaknya mengkritisi Pemkot Bogor yang minim perhatian terhadap kondisi fisik fasilitas pejalan kaki di seluruh ruas jalan. Selain tak ramah dan aman bagi pejalan kaki, infrastruktur trotoar yang ada saat ini umumnya tak layak bagi kaum difabel.

"Infrastrukturnya pun jauh dari kata layak karena berkelok, naik dan banyak tiang listrik ditengah jalan sehingga menyulitkan untuk para penyandang cacat (difabel)," tukasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut dikarenakan acuhnya pemerintah terhadap fasilitas trotoar maupun pedestrian yang sebetulnya dirancang bagus dan baik untuk pejalan kaki.

"Saya perhatikan Pemkot Bogor membiarkan hal tersebut, karena mereka bukan menertibkan akan tetapi malah ikut di dalamnya," tandasnya.

Dia mengatakan, tiga jalur pedestrian sekitar Balai Kota Bogor mulai dari pedestrian mulai dari Stasiun Bogor pedestrian Nyi Rajapermas, pedestrian Jalan Kapten Muslihat dan pedestrian Jalan Ir Djuanda (depan kantor Balai Kota Bogor), akan terlihat sepi dari PKL dan Parkir motor hanya pada pagi hari sebelum jam masuk kerja, pada saat cuaca sedang hujan dan ada sidak yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor.

"Kalau ada sidak dari Wali Kota, sudah pasti pedestrian di sini akan lebih bersih, bebas PKL dan Parkir motor, tapi kalau biasanya sangat tidak ramah dan nyaman untuk pejalan kaki," ketusnya. (mdk/cob)