KPK Bakal Serahkan Kasus Pegawai Lecehkan Istri Tahanan ke Polisi

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pegawainya yang melecehkan istri seorang tahanan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Termasuk kemungkinan dipidana.

"Tentu, kalau ada pidananya dari orang tersebut ya, itu karena dia harus menjalaninya. Karena ini konsekuensi logis dari perbuatannya," Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Rabu (28/6).

KPK akan menyerahkan pegawai yang terlibat asusila ke polisi. "Kalau itu tidak masuk kriteria yang ditangani KPK. Tentu akan kita serahkan ke aparat penegak hukum," katanya.

Pegawai yang terbukti melakukan asusila. Akan diproses baik secara etik oleh KPK sebagai PNS maupun pidananya oleh Polisi.

"Jadi dua-duanya jalan. Baik itu kode etik, maupun juga masalah pidananya, silakan ditunggu saja nantinya," ujarnya.

Kritik Novel Baswedan

Sebelumnya, mantan Kasatgas Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut Dewan Pengawas KPK menutupi dugaan adanya pelecehan yang dilakukan pegawai lembaga antirasuah terhadap istri tahanan kasus korupsi.

"Mereka (dewas KPK) tutupi soal fakta bahwa ada laporan dari istri tahanan soal pelecehan yang dilakukan petugas KPK," ujar Novel Baswedan.

Saat diminta menjelaskan lebih rinci terkait dengan tindakan asusila yang diterima istri tahanan dari petugas rutan KPK, Novel meminta Liputan6.com mempertanyakannya langsung kepada Dewas KPK.

"Tanyakan ke Dewas dong, agar mereka terbiasa jujur dan transparan," kata Novel.

Meski demikian, Novel Baswedan yang kini menjadi ASN Polri ini menyebut dugaan adanya asusila tersebut sudah dilaporkan kepada Dewas KPK. Dari laporan adanya asusila ini yang membuat Dewas KPK menerima informasi adanya pungutan liar di rutan KPK.

Tanggapan KPK

"Menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait pelanggaran etik perbuatan asusila oleh petugas rutan, Dewas KPK telah memberikan sanksi sesuai putusan sidang etik," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menanggapi soal asusila tersebut.

Ali menyebut dugaan asusila ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM). Kemudian pada Januari 2023 diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Dewas KPK.

"Dewas kemudian melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap pihak terkait, dilanjutkan sidang etik pada April 2023, dengan putusan pelanggaran etik sedang. Pihak dimaksud selanjutnya telah melaksanakan putusan sidang etik tersebut," kata Ali.

Tak hanya itu, Ali menyebut KPK juga menindaklanjuti dengan proses pemeriksaan di Inspektorat, terkait kedisiplinan pegawai. Hanya saja Ali tak merinci terkait proses kedisiplinan pegawai oleh pihak Inspektorat.