KPK Cegah Plh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil Minta Masyarakat Tidak Berasumsi

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta masyarakat tidak berasumsi lebih jauh, mengenai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung, Ema Sumarna ke luar negeri.

Menurut dia, semua pihak harus menghargai proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung non aktif, Yana Mulyana. Permintaan keterangan merupakan hal yang dibutuhkan oleh para penyidik sebagai bagian intensifikasi.

"(Pencegahan perjalanan ke luar negeri kepada Ema oleh KPK) Itu belum memiliki status hukum apapun. Sehingga direkomendasikan jangan bepergian dulu supaya informasi bisa terkumpul secara maksimal," kata Ridwan Kamil di Bandung, Selasa (16/5).

Maka dari itu, dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuat spekulasi atau asumsi yang belum jelas. Pria yang akrab disapa Emil itu, juga meminta Ema fokus menjalankan tugas dan jika dibutuhkan keterangan, jalankan sesuai prosedur.

"Saya kira saya jangan berasumsi terlalu jauh, statusnya sebagai saksi agar isu (korupsi Yana) di Bandung ini bisa clear and clean secara cepat. Saya dukung penegakkan hukum KPK secara maksimal," pungkasnya.

Ema Sumarna, selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung sebelumnya ditunjuk oleh Ridwan Kamil menjadi Plh Wali Kota Bandung setelah Yana Mulyana terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV dan jasa layanan internet. Keputusan penunjukan Ema diambil setelah melalui konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sementara itu, Ema Sumarna menanggapi santai status pencegahan perjalanan ke luar negeri dari KPK. Terlebih, tidak ada agenda yang mengharuskannya pergi ke negara lain, bahkan ke ke luar kota.

Dia saat ini mengaku sedang fokus menjalankan tugas dan mengatasi beragam persoalan di Kota Bandung, salah satunya dalam hal pengelolaan sampah yang menumpuk usai Lebaran.

"Tidak ada agenda ke luar negeri dan ke luar kota. Dalam kondisi sekarang saya akan tetap di Bandung. Fokus menjalankan tugas, menyelesaikan persoalan sampah. (Pencegahan ke luar negeri) Itu hal yang wajar dalam proses penyidikan yang sedang dilakukan, karena mungkin keterangan saya masih dibutuhkan," pungkasnya.