Kuasa Hukum Sebut Permohonan MS Terkait Pendampingan Psikiater Ditolak KPI

Merdeka.com - Kuasa Hukum korban pelecehan dan perundungan MS, Muhammad Mualimin menyampaikan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak mengabulkan permintaan kliennya untuk menanggung biaya serta memilih sendiri psikiater perawatan traumanya.

"Kondisi jiwa MS sudah di tahap membutuhkan seorang psikiater, kalau hanya psikolog saja tidak cukup. Ini sudah kita tegaskan berkali-kali, tapi pimpinan KPI seperti tidak kunjung paham. Dan benar mereka menolak membiayai pengobatan di psikiater pilihan MS sendiri," kata Mualimin dalam keterangannya, Minggu (24/10).

Alih-alih dapatkan permintaannya, lanjut Mualimin, pihak KPI malah menolak dan menawarkan psikolog dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Padahal MS, sangat membutuhkan psikiater agar bisa mendapat obat penenang, penghilang cemas.

"Pimpinan KPI memberikan sesuatu yang tidak dibutuhkan MS. Ini ibarat MS butuh operasi di RS tapi KPI malah memberikan tukang pijat," ujarnya.

Mualimin mengatakan, jika MS yang pada beberapa waktu kemarin memakai biaya sendiri, telah menjalani pendampingan psikiater dari RS Polri dan diresepkan tiga jenis obat yang akhirnya membuat lebih tenang.

"Inilah kenapa MS meminta KPI agar menanggung pengobatan di psikiater pilihan MS sendiri. Sayangnya KPI tidak mengabulkan permintaan korban dan ini mengecewakan," ujarnya.

"Kerusakan psikis MS hanya bisa ditangani psikiater, tapi KPI ngotot dan bersikeras hanya memberikan psikolog. Sikap KPI sungguh egois dan tak mendengar keluhan MS sebagai korban yang butuh pengobatan," tambahnya.

Sebelumnya diketahui MS telah menjalani perawatan oleh Dokter Psikiatri Rumah Sakit (RS) Polri sebanyak enam kali, pada Selasa (19/10).

Sehingga dari hasil pendampingan oleh dokter psikiatri yang sebelumnya dijadwalkan sebanyak 14 kali, MS hanya menjalani enam kali oleh tim dokter yang berjumlah 4 orang perempuan dan 1 pria.

Maka dari beberapa hari pemeriksaan akhirnya kesimpulan atas kondisi kejiwaan MS pun telah rampung dan diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, selaku pihak berwajib yang saat ini tengah menangani kasusnya.

Kasus pelecehan dan perundungan yang dialami MS oleh sesama rekan pegawai KPI yang saat ini telah ditangani Polres Metro Jakarta Pusat. Di mana kasus mencuat setelah sepucuk surat yang menceritakan MS mengalami pelecehan dan perundungan sepanjang 2012-2014.

"Selama 2 tahun saya dibully dan dipaksa untuk membelikan makan bagi rekan kerja senior. Mereka bersama sama mengintimidasi yang membuat saya tak berdaya. Padahal kedudukan kami setara dan bukan tugas saya untuk melayani rekan kerja. Tapi mereka secara bersama sama merendahkan dan menindas saya layaknya budak pesuruh."

MS yang bekerja di kantor KPI Pusat sejak 2011 juga mengaku dipukul, dimaki dan direndahkan terus menerus dan berulang-ulang sehingga merasa tertekan, stres dan sakit.

"Puncaknya pada tahun 2015, mereka beramai ramai memegangi kepala, tangan, kaki, menelanjangi, memiting, melecehkan saya dengan mencorat-coret buah zakar saya memakai spidol. Kejadian itu membuat saya trauma dan kehilangan kestabilan emosi. Kok bisa pelecehan jahat macam begini terjadi di KPI Pusat? Sindikat macam apa pelakunya? Bahkan mereka mendokumentasikan kelamin saya dan membuat saya tak berdaya melawan mereka setelah tragedi itu. Semoga foto telanjang saya tidak disebar dan diperjualbelikan di situs online," tuturnya.

"Pelecehan seksual dan perundungan tersebut mengubah pola mental, menjadikan saya stres dan merasa hina, saya trauma berat, tapi mau tak mau harus bertahan demi mencari nafkah. Harus begini bangetkah dunia kerja di KPI? Di Jakarta?" imbuhnya.