Laporan Munarman FPI Ditolak Polisi, Ini Kata Ombudsman

Merdeka.com - Ketua Barisan Kesatria Nusantara Zainal Arifin melaporkan Munarman dengan dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait penembakan enam anggota Laskar FPI di Tol Cikampek.

Atas kasus itu, Munarman melaporkan balik Zainal Arifin serta seseorang bernama Muhammad Rofii Mukhlis terkait dugaan pencemaran nama baik. Namun, polisi menolak laporan Munarman.

Terkait hal itu, Anggota Ombudsman RI Adrianus Eliasta Meliala mengatakan, saling lapor terjadi dalam fase penyelidikan hal yang wajar. Laporan itu terjadi ketika faktor bukti awal sebagai pembentuk unsur tindak pidana menjadi penting.

"Polisi tentu akan mencari bukti awal pada fase yang masih cair itu," ujarnya, dikutip dari Antara, Minggu (27/12).

Dia menjelaskan, ketika pelapor pertama yakni Zainal sudah menyertakan bukti dalam laporan atau polisi sudah memiliki bukti awal yang relevan, kata dia, tentu mempercepat keputusan polisi untuk menerima atau menolak laporan balik.

Dalam konteks itu, Adrianus menduga polisi telah memiliki bukti awal bahwa laskar FPI memiliki senjata saat baku tembak dengan polisi.

"Tidak hanya itu, kepolisian kelihatannya juga sudah bersiap ke penyidikan. Sebaliknya, Munarman kemungkinan datang dengan 'polos' saja alias tidak ada hal yang mendukung klaimnya. Jika begitu, tuduhan polisi tidak diskriminatif sulit diterima," katanya.

Sementara itu, menurut Pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai, polisi tak bisa dibilang diskriminatif karena menolak laporan Munarman. Sebab, sangat mungkin ada syarat yang tidak dipenuhi Munarman saat melapor.

"Polisi punya dasar hukum dalam menindaklanjuti suatu laporan," kata Suparji Ahmad.

Menurut dia, agar laporan kepada polisi ditindaklanjuti perlu memerhatikan tentang dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

"Misal, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik maka merupakan delik aduan absolut, sehingga harus yang merasa dirugikan yang dapat melaporkan," tuturnya.

Munarman sendiri menuding bahwa polisi diskriminatif terhadap laporannya tersebut.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya memiliki pertimbangan dan dasar hukum yang jelas untuk menolak suatu laporan.