Lawan Mafia Pangan, NU Bangun Ratusan BUMNU dengan Pilot Project di Jember

Merdeka.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) terus berupaya mencapai kemandirian ekonomi. Untuk mewujudkannya, organisasi Islam terbesar di Indonesia ini menargetkan pembangunan 250 Badan Usaha Milik NU (BUMNU) di seluruh Indonesia.

"Kita targetkan untuk membangun 250 Badan Usaha Milik NU (BUMNU) di seluruh Indonesia. Dan pilot project-nya akan dibangun di Jember," ujar Ketua Umum PB NU KH Yahya Cholil Staquf di hadapan Bupati Jember Hendy Siswanto dan ratusan pengurus cabang dan kecamatan NU dalam rapat yang digelar di aula Pemkab Jember, Selasa (11/01).

Sebagai langkah awal, BUMNU yang ada di Jember akan fokus pada toko grosir bahan pangan. Pusat perbelanjaan itu kini sedang direnovasi dan ditargetkan bisa beroperasi paling lambat sebelum tanggal 7 Februari 2023 atau menjelang peringatan 1 abad NU.

"Kita membangun BUMNU ini tidak sekedar agar punya pemasukan, tetapi untuk mempengaruhi dinamika pasar. Makanya kita fokus pada grosir bahan pangan. Ini bisa memotong rantai pemasaran yang panjang. Yang di situ mungkin ada mafianya. Lewat BUMNU, pemasaran pangan bisa langsung dari produsen ke konsumen, termasuk ke warung makan dan toko kelontong," ujar kakak kandung Menteri Agama Yahya Cholil Staquf ini.

Berdasarkan pantauan merdeka.com, pembangunan grosir pangan milik NU tersebut menempati lokasi di pusat kota Jember, berdampingan dengan aset milik PTPN XI. Pembangunan grosir itu sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 2022.

Gus Yahya mengatakan, dalam pendirian badan usaha ini, PB NU bekerja sama dengan sejumlah BUMN. Namun ia menegaskan, kerja sama itu bersifat profesional dan tidak berbau politis.

"Soal sewa tempat, jangan khawatir. Ini bisnis. PB NU investasi, bukan sekadar minta sumbangan. Kita sewa tanah ini lewat deal bisnis dengan pembagian yang jelas. Kita kongsi dengan bank-bank pemerintah, BUMN pangan dan BUMN lainnya seperti PTPN. Masing- masing punya saham," tegas Gus Yahya.

Untuk menjaga profesionalitas menjalankan BUMNU, PB NU sengaja tidak melibatkan PC NU di kabupaten/kota. Selain itu, PB NU juga mencegah kemungkinan adanya peralihan badan usaha tersebut untuk dimiliki individu atau kelompok tertentu.

"Yang kita hindari kalau bisnis dengan atas nama NU, jangan sampai beralih ke milik pribadi. Makanya kita bentuk koperasi dengan sistem transparan. Kedua, karena ini bisnis profesional, jangan dicampuri yang tidak-tidak. Jadi nanti PC NU tidak perlu ikut campur, serahkan ke manajemen. Tidak perlu nitip karyawan, biar jadi duit beneran. Yang penting NU punya saham dan dapat keuntungan," pungkas Gus Yahya.

Sebagai informasi, terdapat dua kepengurusan PC NU di Kabupaten Jember, karena faktor historis sejak sebelum kemerdekaan, yakni PC NU Jember dan PC NU Kencong yang mencakup beberapa kecamatan di Jember Selatan.

Menanggapi konsep badan usaha yang digagas PB NU, PC NU Kencong memberi apresiasi positif. "Kami sangat mendukung langkah untuk menuju kemandirian NU," papar KH Zainil Ghulam, Ketua PC NU Kencong.

PC NU Kencong merasa tidak keberatan meski keberadaan BUMNU di Jember hanya satu dan berada di kecamatan yang masuk wilayah kerja PC NU Jember.

"Ya langkah awal memang baru di Jember. Nanti kalau memang sudah jalan dan memungkinkan, tinggal di kembangkan untuk di Kencong. Ini kan sudah ada manajemennya sendiri, profesional dan murni business to business. Kita tidak tahu teknisnya," papar pengasuh Ponpes Darul Muqomah ini.

Meski demikian, PC NU Kencong berharap BUMNU Jember nantinya bisa melibatkan potensi ekonomi warga di Jember Selatan yang banyak bekerja sebagai nelayan dan petani buah.

"Harapan kami, BUMNU nanti setelah berkembang, tidak hanya ada di tengah-tengah kota saja, tetapi ada di kecamatan dan juga ranting," pungkas salah satu ketua PC NU termuda di Indonesia ini.