Mahfud MD: Investasi Macet Karena Banyak Aturan, Omnibus Law Solusinya

Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, investasi macet lantaran banyaknya aturan yang tumpang tindih. Karena itu, dia menuturkan, perlunya omnibus law, untuk mensinkronisasikan aturan yang ada.

Adapun, hal tersebut disampaikan Mahfud usai melaksanakan rapat tentang omnibus law, dengan antar lembaga dan kementerian terkait di kantornya.

"Kan investasi sekarang macet karena aturannya banyak," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Rabu (13/11).

Dia menegaskan, rapat kali ini lebih kepada agar masyarakat tidak menganggap omnibus law seperti makanan aneh. Ini hanya metode untuk mengatur banyak hal dalam satu paket, agar tidak ada aturan yang tumpang tindih lagi.

"Agar tidak tumpang tindih. Dan tidak membuat macet," ungkap Mahfud.

Meski demikian, dia tak menjabarkan secara persis berapa aturan yang akan disinkronkan.

"Kalau itu nanti ditingkat teknis. Saya hanya memberi ditingkat politik hukumnya. Seperti itu di tingkat teknisnya nanti macam-macam," tutur mantan Ketua MK itu.

74 UU Bakal Direvisi

Jokowi mengatakan, sejauh ini para pembantunya di pemerintahan sudah membedah sebanyak 74 Undang-Undang yang nantinya akan direvisi secara bersamaan. Dari 74 aturan tersebut akan dilebur menjadi satu undang-undang saja.

Mahfud melanjutkan, saat ini ada beberapa masalah yang menghambat jalannya investasi dan penegakan hukum. Di antaranya adalah masalah substansi hukum.

"Soal substansi aturan hukum. Sesudah kita analisis benar-benar terjadi hambatan-hambat itu terletak pada isi aturan yang berbeda tentang satu masalah tetapi diatur oleh undang-undang dan ditangani oleh instansi yang berbeda," ungkapnya.

"Nah kalau diselesaikan satu, itu yang lain belum selesai sehingga tidak selesai-selesai juga masalahnya. Maka muncul kalau begitu kita ikut model pembangunan hukum di negara-negara anglo saxon yang mengenalkan omnibus law di mana satu undang-undang bisa menyelesaikan berbagai masalah yang isinya sama di dalam satu pintu," sambungnya.

Karena itu, lanjutnya perlu pembentukan omnibus law. Sehingga masalah investasi dan penegakan hukum segera diselesaikan.

"Jadi kita punya satu aturan yang bisa membabat semuanya di satu pintu, sehingga semuanya selesai di satu pintu. Nah itulah kesepahaman kita tentang omnibus law itu," ucapnya.

Mahfud juga meminta agar setiap Kementerian maupun Lembaga tak ada yang keberatan akan adanya omnibus law.

Dia menuturkan, tak boleh ada yang keberatan. Karena pasti akan dicoret langsung oleh Presiden. "Oleh sebab itu, enggak bisa keberatan. Keberatan dicoret sama Presiden," ungkap Mahfud.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com