Mahfud MD Duga Motif Revisi UU Kementerian, Polri hingga TNI Dikebut untuk Bagi-Bagi Kekuasaan

Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengomentari revisi UU MK, UU Penyiaran, UU Kementerian Negara, UU Kepolisian hingga UU TNI yang seperti kejar tayang dilakukan Pemerintah dan DPR RI.

Dia berpendapat revisi UU tersebut itu jadi salah satu langkah mengambil kesempatan untuk melakukan akumulasi kekuasaan untuk bekal pemerintahan yang baru.

Hal itu dikarenakan semua sudah dipagari dengan Undang-Undang (UU). Mahfud merasa, itu sebenarnya salah satu contoh proses rule by law, bukan rule of law.

Jika proses rule of law pemerintah bekerja berdasarkan hukum yang ada, proses rule by law justru kehendak-kehendak pemerintah diatur sedemikian rupa agar memiliki hukum yang mengikat.

Dia menganggap, hal itu membuat pemerintahan yang berkuasa akan sulit dilawan atau sulit dibantah melalui struktur-struktur hukum yang tersedia.

Kondisi itu sama seperti rencana perpanjangan usia TNI/Polri atau usulan UU lain yang dapat pula dilihat dalam kerangka yang sama. Karenanya, Mahfud berpendapat, cukup wajar jika masyarakat sipil berprasangka negatif.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 itu memberi contoh penerapan sentralisasi kekuasaan tersebut. Misalnya dilakukan dengan membungkam MK, membungkam hakim-hakim, lalu dibuat ada pejabat-pejabat memberikan penjelasan kalau sesuatu yang dilakukan penguasa itu telah benar sesuai aturan-aturan yang sebelumnya sudah dibuat.

Anggota DPR RI periode 2004-2008 itu menambahkan, masih hangat di ingatan ada pula laporan uang mengalir ke partai politik, lalu menjadi ramai karena sudah dibicarakan publik dan diberitakan media masa.

Sayangnya, kasusnya tidak dapat terbuka dan seakan menghilang begitu saja, walau dilaporkan lembaga-lembaga negara sekalipun.

Soal penegakan hukum dan keadilan, pemberantasan korupsi, merawat demokrasi serta menegakan etika moral dalam berbangsa dan bernegara. Seperti ciri khasnya, Mahfud menyampaikan pandangan dengan apa adanya dan secara terus terang.