![Mantan Pejabat Kemenkes Beberkan Ada Perintah Jabatan Pimpinan dalam Kasus Korupsi Pengadaan APD](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/6/26/1719416116590-csn78.jpeg)
Mantan Pejabat Kemenkes Beberkan Ada Perintah Jabatan Pimpinan dalam Kasus Korupsi Pengadaan APD
KPK telah menetapkan atu tersangka dalam kasus korupsi pengadaan APD tersebut.
KPK telah menetapkan atu tersangka dalam kasus korupsi pengadaan APD tersebut.
Mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Budi Sylvana mengaku ada perintah dari pimpinannya terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2020-2022.
Hal itu diungkapkan setelah dirinya diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus itu di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (26/6).
"Saya ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh pimpinan saya. ya karena perintah jabatan, ya saya tidak bisa menghindar saat itu," ucap Budi kepada wartawan.
Budi menjelaskan, dirinya ditunjuk sebagai PPK menggantikan pejabat sebelumnya. Dia juga membantah dirinya menentukan nilai anggaran dalam pembelian APD untuk penanganan Pandemi Covid-19, melainkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
merdeka.com
Dia juga membantah akan adanya mark up dari pembelian APD itu. Dugaan korupsi alat tersebut pun terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidakwajaran harga.
Dari kasus ini, kata Budi, negara mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. KPK menyayangkan dugaan korupsi itu yang harusnya digunakan pada saat Pandemi Covid-19.
KPK telah menetapkan atu tersangka dalam kasus korupsi pengadaan APD tersebut. Selain itu, sebanyak enam orang dicekal bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi APD.
Tiga di antaranya yakni SLN (Dokter), ET (Swasta), dan AM (Swasta).
KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker yang terjadi pada tahun 2012.
Baca SelengkapnyaPadahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima pejabat Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang di kantor BPKP Jawa Tengah, Kamis (1/2).
Baca SelengkapnyaTak tanggung-tanggung, diduga sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuh terlibat dalam skandal pungli ini.
Baca SelengkapnyaSebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)
Baca Selengkapnya