Ma'ruf Sebut Pemerintah Sulit Pantau Dana Pendidikan, Sandiaga Janji Hapus UN

Merdeka.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengakui pemerintah kesulitan memantau penggunaan dana pendidikan yang digelontorkan pemerintah pusat ke daerah. Sementara Cawapres 02 Sandiaga Uno berjanji akan menghapus ujian nasional (UN) yang dinilainya tidak berkeadilan untuk peserta didik.

Pernyataan keduanya terlontar dalam sesi tanya jawab pertama debat Cawapres di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/3).

Awalnya, Ma'ruf bertanya kepada Sandiaga terkait instrumen yang tepat untuk memantau kinerja pemerintah daerah dalam membelanjakan dana pendidikan dari pemerintah pusat.

"Lebih dari 60 persen anggaran pendidikan ditransfer kepada pemerintah daerah sesuai pembagian kewenangan. Apakah instrumen dalam pemerintah pusat yang bisa digunakan, bagaimana pemerintah daerah bisa membelanjakan agar output bisa dipantau," tanya Ma'ruf.

Sandiaga lantas memulai jawaban dengan menceritakan pengalamannya selama menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, beberapa pilihan yang dipakai Pemprov untuk meningkatkan kualitas pendidikan warga dengan program Kartu Jakarta Pintar Plus yang juga meng-cover pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan.

Menurutnya, banyak instrumen yang bisa dipakai pemerintah untuk memantau penggunaan dana pendidikan di daerah, salah satunya adalah melalui indeks.

"Saya justru melihat fokus meningkatkan pendidikan, bagaimana hasil pendidikan itu bukan hanya mendidik masyarakat cerdas, pintar, tapi juga memiliki karakter kuat berbudi pekerti dan akhlakul karimah. Banyak instrumen yang bisa dipakai. Kita pastikan bahwa peserta didik memiliki kesempatan bukan hanya mendapat pendidikan berkualitas, tetapi setelah mereka lulus mendapat kesempatan kerja," terang Sandiaga.

Ma'ruf lantas menimpali pernyataan Sandi, dengan memberikan dua jawaban dari pertanyaannya sendiri. Menurutnya instrumen yang bisa digunakan pemerintah pusat adalah melalui NPD (neraca pendidikan daerah) dan Dapodik (data pokok pendidikan).

Dia yakin dengan kedua instrumen ini, pemerintah pusat dapat memantau output dana pendidikan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke pemerintah daerah.

Sandiaga membalas jawaban Ma'aruf dengan janji untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kesejahteraan guru, jika dia bersama Prabowo Subianto menang Pemilu 2019.

"Kami berkomitmen kesejahteraan guru terutama guru-guru honorer yang belasan tahun, malah sudah ada yang puluhan tahun berbakti, per hari ini mereka belum mendapat kesejahteraan dan keadilan. Mereka belum mendapat status," terang Sandi.

Terkait kurikulum pendidikan, Sandiaga akan memfokuskan kepada pembangunan karakter budi pekerti. Sandiaga lantas mengutip pernyataan seorang pelajar asal Pamekasan bernama Salsabila Umar yang mengeluh kurikulum yang terlalu berat.

Dia pun berjanji akan menghapus ujian nasional (UN), dan menggantinya dengan program penerusan minat dan bakat.

"Kami akan menghapus ujian nasional. (UN) ini adalah biaya pendidikan tinggi. UN tidak berkeadilan. Kami ganti dengan penerusan minta dan bakat. Mereka (pelajar) akan mampu diarahkan ke ekonomi kreatif atau bidang lain sesuai kemampuannya," kata Sandiaga.

Ma'ruf yang kembali mendapat kesempatan berbicara, tak puas dengan jawaban Sandiaga. Dia lantas mengulangi kembali pernyataan seputar instrumen untuk memantau dana pendidikan di daerah.

"Pendidikan ini, 60 persen ini anggaran dari dana pendidikan ditransfer ke daerah. Sering kali pemerintah pusat kesulitan memantau dana-dana itu apakah efisien tepat sasaran. Sebab ini sering jadi kritik ke pemerintah pusat," terang Ma'ruf.

Dia kemudian menjawab pertanyaannya sendiri dengan kembali mengungkapkan perihal NPD dan Dapodik. "Kedua instrumen ini bisa digunakan untuk memantau transfer dana pusat ke daerah," ujar Ma'ruf.