Masih ada 2.375 perkara menumpuk di Mahkamah Agung
Merdeka.com - Mahkamah Agung masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Setidaknya masih ada 2.375 perkara yang menumpuk di gedung Mahkamah Agung. Meskipun jumlah perkara di MA mencapai ribuan, Ketua MA Hatta Ali menyebut pihaknya sudah bekerja keras menyelesaikannya.
"Coba liat sisa perkara yang ada di MA, belum pernah terjadi sebelumnya. Sisa 2.375 itupun perkara yang sedang berlangsung. Jadi perkara yang 2 tahun sebelumnya sudah tidak ada," jelas Hatta Ali ditemui usai sidang pleno tahun 2017 di Gedung MA, Kamis (9/2).
Menumpuknya perkara yang tersisa tidak dipungkiri karena kurangnya hakim untuk menangani perkara tersebut. Jumlah hakim mempengaruhi kecepatan penyelesaian perkara di MA. Hatta mengaku sedang memacu para hakim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Bagaimana majelis hakim menyelesaikan keributan? 'Kalo memang nanti tidak tertib setelah saya tegur ini siapapun yang akan menimbulkan kekacauan, keributan akan kita keluarkan dari ruang sidang ya tolong ya apalagi ini dua saksi jadi tidak terlalu lama waktunya,' ujar majelis hakim.
-
Siapa yang hadir dalam perayaan HUT Mahkamah Agung? Acara yang berlangsung dalam rangka merayakan HUT Mahkamah Agung tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim AdHoc, PLH Sekretaris Mahkamah Agung, pejabat eselon 1 dan 2 serta undangan lainnya.
-
Siapa saja yang bersaksi di sidang MK? Sebagai informasi, empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
"Kita sedang memacu mereka untuk menyelesaikan perkara secara cepat. saya kasih contoh tadi untuk pengadilan tingkat pertama paling lama 5 bulan, pengadilan tingkat banding paling lama 3 bulan, bahkan di MA saya isyaratkan paling lama 3 bulan harus putus," kata Hatta Ali.
Di tempat sama, Sekretaris MA Achmad Pudjohasoyo menuturkan, perkara di MA tidak serta merta bisa rampung dalam waktu cepat. Ada mekanisme yang harus dijalankan.
"Memang kalau dikatakan menghambat dalam arti bahwa hakim mempunyai beban kerja yang lebih dibandingkan kalau hakim sudah terisi, hanya saja kami sudah komitmen bahwa kita menyelesaikan perkara sesuai dengan mekanisme" katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahkamah Agung (MA) sudah memutus 26.903 perkara sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaMengenai potensi masuknya perkara, MK telah menyusun dan menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKY membantah anggapan Komisi III DPR RI yang menyatakan terdapat kesalahan mekanisme seleksi calon hakim.
Baca SelengkapnyaDia menyerahkan keputusan sengketa Pilpres 2024 ke MK.
Baca SelengkapnyaRidwan Mansyur memastikan siap menyelesaikan perkara-perkara terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024, usai resmi menjabat sebagai hakim MK.
Baca SelengkapnyaAdapun Pilkada Serentak 2024 akan digelar di 545 kabupaten/kota pada total 37 Provinsi di Indonesia.
Baca Selengkapnyakendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan bisa berasal dari berbagai faktor, baik yang bersifat teknis yuridis maupun non-teknis.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan pihaknya sudah meregistrasi 297 perkara.
Baca SelengkapnyaMK mengakui pihak yang mengajukan Amicus Curiae PHPU terbanyak sepanjang sejarah Pilpres tahun ini.
Baca Selengkapnya