Menag: Ormas yang mau mengubah Pancasila harus ditentang

Merdeka.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan organisasi masyarakat dilarang mengubah ideologi negara Pancasila. Jika ada organisasi yang berniat mengubah Pancasila maka harus ditentang dan harus dibubarkan.

"Jadi upaya untuk mengubah dasar hukum kita berbangsa dan bernegara bahwa mengubah Pancasila adalah sesuatu yang kita tentang dan dilarang hidup di tengah-tengah masyarakat," kata Lukman di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (6/5).

Selain mengubah, kata Lukman, ormas apa pun tidak diperbolehkan mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.

"Saya pikir kita adalah negara hukum yang dasarnya adalah Pancasila maka organisasi apapun, bergerak di badan apapun apalagi organisasi kemasyarakatan tentu tidak boleh mengajarkan apa yang bertentangan dengan berdasarkan kita berbangsa dan bernegara," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan organisasi di tanah air harus berasaskan Pancasila. Ini merespons desakan dari organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah.

"Setiap warga negara berhak membentuk organisasi, tapi harus mencantumkan asas tunggal Pancasila. Harus Pancasila dan menerima NKRI," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5).

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini, menuturkan HTI memang terdaftar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Namun, tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Di Kementerian Hukum dan HAM mencantumkan (ideologi) Pancasila, namun di luar teriak-teriak antiPancasila. Nah, pemerintah bisa mencabut terdaftarnya ormas itu," tegas Tjahjo.

Setiap organisasi mendaftarkan diri sebagai organisasi Pancasila, namun buktinya menentang bisa disebut organisasi liar. Pemerintah bisa menindak tegas organisasi tersebut.