Mendagri ibaratkan kasus e-KTP seperti pepaya ada ulatnya
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan menyiapkan tim pembela untuk mendampingi para stafnya tersangkut masalah korupsi pengadaan e-KTP. Menurut dia, ini merupakan bantuan hukum yang diberikan instansinya kepada anak buah.
"Kami sudah koordinasi dengan biro hukum dan sekjen. Dari keluarga besar kami menyiapkan tim pembela untuk mendampingi," ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (21/11).
Tjahjo mengatakan tim ini akan bekerja untuk membantu mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maupun yang masih menjalani proses pemeriksaan. Tim ini tidak untuk melawan proses hukum, tetapi mendampingi para tersangka sekaligus sebagai konsultan.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Apa sanksi yang diterima Ketua KPU? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Apa yang dilakukan Kemendagri terkait TP PKK? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Siapa yang terbukti bersalah dalam korupsi Kementan? 'Untuk terdakwa Syahrul Yasin Limpo, mengadili, satu, menyatakan terdakwa Syahrul Yasin Limpo di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,' kata hakim ketua di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (11/7).
"Wajar sebagai WNI dan pegawai Kemendagri, semua kalau punya masalah pasti sama (ada bantuan hukum)," kata dia.
Selanjutnya, terang Tjahjo, pihaknya kini terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengadaan e-KTP. Dia menyatakan tidak akan mengganggu proses penyidikan KPK yang masih berjalan hingga saat ini.
"Ini kan baru proses penyidikan. Yang kami sampaikan ibarat buah pepaya ini setelah dibuka ada ulat-ulat yang sedang diselesaikan KPK. Silakan, kami tidak menghalangi sedikitpun," kata dia.
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan, pihaknya menetapkan status non aktif bagi pegawai yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pegawai tersebut baru akan diberhentikan jika sudah ada keputusan hukum yang inkracht.
"Karena belum ada keputusan inkracht, kita menghargai asas praduga tak bersalah. Tapi proses jalan terus," ungkapnya.
Sebelumnya, beberapa hari lalu KPK melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Penggeledahan ini dilakukan untuk mendapatkan bukti tambahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meski surat kerjasama belum dilayangkan Polda Metro Jaya, PPATK telah biasa bekerjasama dengan polisi.
Baca SelengkapnyaProses gelar perkara penetapan tersangka dalam kasus ini bakal melibatkan pihak KPK.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya siap menghadapi gugatan pra peradilan KPK Firli Bahuri terkait penetapan tersangka
Baca SelengkapnyaSYL meminta pendampingan hukum usai dikabarkan jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca SelengkapnyaSurat panggilan itu juga telah ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaAli mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menghalangi proses penyidikan.
Baca SelengkapnyaKPK turut menjerat anak buah Syahrul Yasin Limpo dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Salah satunya Muhammad Hatta, Direktur Alat & Mesin Pertanian Kementan.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Firli Bahuri baru selesai menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem digitalisasi harus digencarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ yang dinamakan KTP Sakti jika terpilih menjadi Presiden 2024.
Baca Selengkapnya