Mendagri: Jutaan TKI tak punya KTP
Merdeka.com - Jutaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dipastikan tidak mempunyai kartu identitas KTP. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di UIN Yogyakarta, Selasa (31/10).
"Jutaan TKI tak punya KTP. Ini banyak ditemukan di Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong dan Taiwan. Kami akan menerapkan kebijakan jemput bola supaya mereka bisa mendapatkan e-KTP. Kalau dia tidak punya e-KTP, dia tidak bisa ikut nyoblos (Pilkada, Pileg dan Pilpres)," terang Tjahjo.
Tjahjo menjabarkan, selain persoalan TKI yang belum memiliki identitas e-KTP, masih banyak pula penduduk di Indonesia yang belum melakukan perekaman e-KTP. Untuk itu pihaknya mengimbau kepada warga yang belum melakukan perekaman e-KTP segera datang ke Disdukcapil terdekat.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Bagaimana mengurus KTP yang hilang? Ada beberapa langkah dari cara mengurus KTP yang hilang:
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Apa bantuan yang dikabarkan dibagikan ke TKI? Beredar informasi di media sosial mengatasnamakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), akan memberikan bantuan sosial (bansos) tahun 2023-2024 uang sebesar Rp150 juta kepada setiap Pekerja Migran Indonesia.
-
Apa yang dilakukan KITB untuk menyerap tenaga kerja lokal? Penyerapan tenaga kerja dimulai dari warga desa penyangga yang ada di sekitar KITB. Warga yang direkrut tersebut adalah warga yang telah mendapatkan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Datang saja ke Disdukcapil. Biar di Disdukcapil nanti dibuktikan pernah enggak merekam e-KTP," papar Tjahjo.
Tjahjo menambahkan, saat ini ada 3,4 persen dari 184 juta penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP. Tjahjo menguraikan, jika e-KTP akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk ikut serta dalam Pilkada, Pileg 2019 maupun Pilpres 2019.
"Karena syarat untuk pileg-pilpres harus punya e-KTP, syarat punya e-KTP harus merekam. TPS-nya kan sesuai dengan tempat tinggalnya dia," pungkas Tjahjo.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemkab Kediri jamin warganya aman dari kasus perdangan orang.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf mengingatkan agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, melalui jalur resmi.
Baca Selengkapnyajumlah pekerja migran yang tercatat di Persaruan Emirat Arab mencapai 87 ribu orang. Namun yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya 1.368 orang.
Baca SelengkapnyaPenambahan syarat bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) ini diusulkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
Baca SelengkapnyaMemastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP
Baca SelengkapnyaMenteri PPMI Abdul Kadir Karding menyatakan tidak ragu memangkas para penyalur tenaga kerja migran nakal.
Baca Selengkapnya7.649 Pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (KPK) di DKI Jakarta selama Juni 2024.
Baca SelengkapnyaKeluh kesah pria eks TKI Jepang yang kini rela bekerja di kampung halaman sebagai tukang bangunan.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI jamin proses urus pindah domisili bisa selesai dalam waktu sehari
Baca SelengkapnyaBerdasarkan penelitian BRIN, TKA mendominasi pekerjaan kasar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenaker Ida mengatakan, ada beberapa penyebab masih banyak pengangguran di Indonesia.
Baca Selengkapnya