Mendagri klarifikasi sikap MA hindari tangani sengketa Pilkada

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berencana akan meminta penjelasan kepada Mahkamah Agung (MA), terkait keinginan untuk tidak menangani sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini lantaran MA terkesan menunjukkan sikap penolakan terhadap perintah, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014.

"Kalau kosong (jadwal), minggu ini saya segera ke sana (MA)," ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (9/1).

Tjahjo mengatakan memang sebelumnya dia pernah mendapat pernyataan sekilas dari Ketua MA Hatta Ali terkait hal tersebut. Tetapi, dia mengatakan keinginan MA tersebut masih berupa wacana.

"Secara singkat memang Pak Hatta pernah mengatakan kepada saya bahwa dia ingin MA itu mengurangi proses pengambilan keputusan yang berindikasi politis. Ini kan baru wacana," terang dia.

Lebih lanjut, Tjahjo belum dapat memastikan kapan akan melakukan klarifikasi tersebut. Tetapi, dia memastikan hal itu akan dilakukan secepatnya, mengingat DPR akan mulai membahas Perppu pekan depan.

"Ini kan sebentar lagi Pilkada serentak. DPR akan sidang minggu depan," terang dia.

Sebelumnya, Ketua MA Hatta Ali menyatakan pihaknya berharap penanganan sengketa Pilkada tidak masuk ke pengadilan. Menurut dia, penanganan atas sengketa tersebut cukup melalui lembaga khusus.

Meski demikian, Hatta menerangkan pihaknya juga tidak bisa menolak jika nantinya Perppu disetujui oleh DPR untuk diundangkan. Terkait hal itu, MA akan menyiapkan segala sarana yang diperlukan seperti membuat hukum acara penanganan sengketa Pilkada.