Mendagri: Pelacakan server e-KTP diambil alih Menko Polhukam

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya terus melakukan evaluasi terkait adanya dugaan server e-KTP yang berada di luar negeri. Evaluasi tersebut melibatkan beberapa pihak seperti Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Kejaksaan, serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Tjahjo mengatakan terkait proses pelacakan server e-KTP, hal itu sudah diambil alih oleh Menko Polhukam. Ini karena dalam server tersebut terdapat data penduduk yang merupakan rahasia negara.

"Kemarin kita rakor di Yogya untuk ini semua. Makanya saya sudah diambil alih oleh Menko Polhukam," ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (21/11).

Selanjutnya, Tjahjo menerangkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk memperbaiki sistem perekaman. Bahkan, dia juga mengaku melibatkan tenaga ahli dari sejumlah perguruan tinggi untuk memperbaiki pelaksanaan e-KTP.

"Sejak awal dengan BPPT. Ini terus ditingkatkan. Kemarin di Yogya melibatkan tenaga ahli dari beberapa perguruan tinggi yang menguasai masalah kependudukan," kata dia.

Lebih lanjut, salah satu tujuan evaluasi tersebut adalah memindahkan server yang ada di luar negeri ke dalam negeri. Ini untuk menjamin terjaganya kerahasiaan data penduduk Indonesia.

"Ini menyangkut data kependudukan agar clean and clear," ungkapnya.

Sebelumnya, mantan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, mengaku kaget dengan pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengatakan server e-KTP ada di luar negeri. Menurut dia, server data base kependudukan seluruh Indonesia itu ada di Batam dan Kalibata.

"Setahu saya ada di Kalibata dan satunya di Batam. Server e-KTP di luar negeri saya baru dengar, dan minta pertanggungjawabannya atas ucapan itu," kata Agun saat dikonfirmasi, Senin (17/11).