Mendagri sedih dan kecewa banyak kepala daerah terjerat korupsi
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku kecewa dengan banyaknya kepala daerah yang terseret dalam pusaran kasus korupsi. Terbaru, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lili Martiani Maddari terbukti menerima fee dari proyek peningkatan jalan. Ridwan dan istrinya tertangkap tangan oleh KPK di Bengkulu pada Selasa (21/6).
"Kami sedih, kecewa, artinya ini dalam dua bulan mulai pimpinan DPRD, pimpinan Komisi, Walikota, Bupati Gubernur, istrinya, ini tahap mencemaskan," kata Tjahjo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6).
Dia berharap, dengan adanya langkah penegakan hukum KPK itu, semua pejabat publik, termasuk dirinya lebih hati-hati dalam menjalankan tugas sesuai pakta integritas yang pernah diteken.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
"Dalam proses tata kelola mudah-mudahan dengan langkah KPK yang intensif ini terus menyadarkan semua pihak termasuk saya untuk hati-hati," tegasnya.
Apalagi, kata Tjahjo, Presiden Joko Widodo dan KPK telah meminta dibuatkan peta daerah rawan korupsi. Hal ini seharusnya dijadikan perhatian bagi seluruh pejabat publik di daerah untuk hati-hati dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.
"Sehingga dijadikan binaan termasuk Mendagri juga sudah terus ingatkan kalau perencaanaan anggaran barang dan jasa, dana hibah dan bansos terus retribusi dan pajak ini harus jadi perhatian hati-hati sekali," tandasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lili Martiani Maddari sebagai tersangka penerima suap untuk peningkatan jalan. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan pasca operasi tangkap tangan di Bengkulu pada Selasa (21/6).
Dalam operasi di Bengkulu, KPK telah mengamankan lima orang yaitu Ridwan Mukti (RM), Lily Martino Maddari (LMM), Rico Dian Sari (RDS), Jhoni Wijaya (JHW), dan Haris (H). Peningkatan status tersangka disampaikan KPK dalam jumpa pers di Gedung KPK, Rabu (22/6). Hadir pimpinan KPK Saut Situmorang dan Alex Marwata serta Juru Bicara Febri Diansyah.
"Setelah dilakukan pemeriksaan 1 X 24 jam dilanjutkan gelar perkara semalam, disimpulkan adanya dugaan tidak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Gubernur Bengkulu," kata Alex saat menyampaikan keterangan pers. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenkMenkopolhukam Moch Mahfud Md mengakui masih buruknya kualitas aparat penegak hukum (APH) di Indonesia yang turut memengaruhi penegakan hukum di tanah air.
Baca SelengkapnyaPeringatan itu disampaikan Burhanuddin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Bogor, Kamis (7/11).
Baca SelengkapnyaJohan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.
Baca SelengkapnyaWahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.
Baca SelengkapnyaKarena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca SelengkapnyaMendagri juga menyoroti pentingnya membuat kepala daerah bekerja dengan baik.
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango berharap pada kunjungannya ke Gorontalo tidak terjadi OTT KPK.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, hingga saat ini masih ada jaksa yang nakal meski persentasenya sudah turun.
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya