Mendesak Myanmar hentikan penindasan Muslim Rohingya

Merdeka.com - Gelombang kecaman kepada militer Myanmar yang menyiksa Muslim Rohingya dan membakar perkampungan di Negara Bagian Rakhine, terus berdatangan dari dalam negeri. Operasi militer dengan dalih memburu kelompok militan tersebut membuat kaum Muslim di sana sengsara, dan terpaksa mengungsi ke Bangladesh.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Indonesia mengutuk keras tragedi di Rakhine. Penyiksaan etnis ini sudah menjadi perhatian dunia internasional.

"Ini sudah aksi di luar batas kemanusiaan. Dan tentu siapapun pemerintah di dunia ini akan memberikan atensi dan mengutuk itu," ujarnya di Jakarta Selatan, Sabtu (2/9).

Saat ini, perhatian pemerintah yang harus cepat ditangani yakni para pengungsi. Menurutnya, persoalan Rohingya akan lebih efektif diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Presiden telah menyampaikan sikapnya maka dengan demikian pemerintah Myanmar harus memberikan perhatian khusus hal itu. Karena sudah menjadi perhatian dunia internasional," kata Pramono.

Anggota Komisi VI DPR Teguh Juwarno mendesak pemerintah menghentikan kerja sama perdagangan dengan Myanmar. Hal ini mengingat tindakan militer dan sipil Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya.

"Kita akan suarakan. Menurut saya, ini hal yang baik perlu kita suarakan agar kita menghentikan perdagangan terhadap Myanmar," katanya di depan gedung Dubes Myanmar, Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, pembantaian terhadap etnis Rohingya sudah menjadi persoalan kemanusiaan. Jika kejadian itu tidak segera dihentikan, maka nantinya akan menciptakan instabilitas utamanya di kawasan Asean.

"Ini kan sudah persoalan kemanusiaan, ini ada di depan mata. Kita sebagai bangsa yang besar percuma kita andil menciptakan perdamaian dunia justru situasi ini jika dibiarkan akan menciptakan instabilitas utamanya di kawasan Asean," ujarnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menilai peristiwa di Rohingya merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Dia mengkhawatirkan jika persoalan ini tidak cepat dicarikan solusi, akan muncul kelompok radikal di kalangan umat Islam. Untuk itu diharapkan konflik di Myanmar tidak mempengaruhi kehidupan umat beragama di Indonesia. Terlebih umat Islam dengan umat Buddha.

"Walau ini berdimensi etnik dan ada keagamaan, janganlah konflik di Myanmar ini kita bawa masuk ke Tanah Air, khususnya antarumat beragama, khususnya lagi umat Islam dan Buddha," katanya.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini mendesak agar negara-negara Islam yang yang masuk dalam OKI untuk menggelar sidang darurat, sehingga bisa memberikan tekan lebih lagi kepada Myanmar. Lanjutnya pemerintah Myanmar seperti tutup mata dengan apa yang terjadi kepada warga negara.

"Kita bersama-sama mendesak dan mencari solusi, dan saya rasa ini harus menjadi urusan pemerintah. Dan pemerintah Indonesia perlu mengintensifkan harus ada sidang darurat OKI sehingga bisa memberikan tekan lebih lagi," katanya.

"(Terlebih) Pihak Myanmar-nya yang terlalu berkepala batu, mereka seperti tidak mengetahui yang terjadi di dunia. Jadi sangat-sangat tertutup, sangat-sangat berkeras kepala. Harus ada langkah-langkah segera saya berpendapat pertama harus ada intervensi-intervensi international apa PBB, ASEAN termasuk OKI," pungkasnya.

Sementara itu Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Penasihat Pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi, segera bertindak mengatasi persoalan Rohingnya.

"Rohingnya ini masalah yang sangat serius, kita berharap sebagai sahabat Myanmar, Myanmar sungguh serius untuk mengelola permasalahan ini," ujar SBY di Kuala Lumpur. Dikutip dari Antara.

Menurutnya, jika pembunuhan dibiarkan tanpa ada upaya untuk mencegah apalagi menghentikannya, maka bisa menjurus ke pelanggaran HAM berat.

"Dan itu berat sekali karena kita tunduk pada HAM, tidak tunduk pada piagam Asean, padahal semua anggota harus menghormati demokrasi, HAM dan 'rule of law' sehingga tidak bisa lepas dari itu semua," katanya.

SBY menegaskan dia mengikuti perkembangan di Myanmar dan masalah etnis Rohingya memang sudah melebihi kepatutannya.

"Saya mengerti masalah Rohingya adalah masalah kompleks bagi Myanmar, isu ini sangat sensitif bagi Myanmar tetapi meskipun kompleks dan sensitif tidak boleh tidak ada solusi, bagaimanapun harus solusi. Solusinya harus adil, bijak, permanen sambil merujuk kepada HAM, nilai demokrasi dan hukum internasional," katanya.

Dia mengharapkan konflik Rohingnya jangan sampai menimbulkan gelombang radikalisme dan terorisme, serta jangan sampai menjadi konflik antaragama yang dampaknya makin serius lagi.

"Kita masih berharap Myanmar dengan Aun San Suu Kyi bisa melakukan sesuatu. Ini sudah menjadi perhatian dunia. Bukan hanya negara Islam, bukan hanya Indonesia dan Malaysia tetapi ASEAN dan dunia," katanya.

SBY berharap Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi bisa berperan aktif mengajak pemimpin dunia, untuk mendesak Myanmar menghentikan kekerasan terhadap warga Muslim Rohingya.

"Harus mengambil prakarsa bersama pemimpin lain agar segera mengambil prakarsa untuk mengakhiri pembunuhan yang sudah melebihi batas. Harapan saya kepada Ibu Aung San Suu Kyi, dunia sudah menobatkan beliau sebagai tokoh perdamaian, banyak harapan kepada beliau. Sekarang saatnya menunjukkan wisdom beliau," pungkasnya.

Krisis kemanusiaan di Myanmar kembali terjadi setelah pecah bentrokan antara kelompok pemberontak Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) dengan militer Myanmar pada Jumat lalu. Akibatnya 92 orang tewas, termasuk 12 tentara. ARSA menyatakan serangan mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap tentara Myanmar yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap etnis Rohingya. Sedangkan pemerintah Myanmar menggolongkan ARSA sebagai kelompok teroris.

Usai kejadian tersebut, tentara Myanmar dibantu warga menggelar operasi di Negara Bagian Rakhine. Mereka membakar permukiman Muslim Rohingya. Bahkan tentara menghujani tembakan saat warga Rohingya menyelamatkan diri, mengungsi ke Bangladesh.