Mendikbud prioritaskan pemenuhan fasilitas UNBK 2018 untuk SMP

Merdeka.com - Pemerintah memprioritaskan pemenuhan fasilitas Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018 untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Karena memang kondisi SMP jauh tertinggal dibandingkan jenjang yang lain.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya memprioritaskan fasilitas SMP. Sumbangan Kemendikbud akan dialokasikan ke sana, sekitar 90 ribu unit komputer.

"Diprioritaskan ke SMP, karena SMP masih banyak yang tertinggal, masih sekitar 40 persen. Kalau SMK dan SMA sudah 80 persen," kata Muhadjir di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (11/11).

Kata Muhadjir, tahun depan pihaknya mentargetkan antara 80 sampai 90 persen pelaksaan UNBK. Seiring waktu, persiapan akan terus dilakukan.

"Komputer dinilai sudah cukup, kalau tidak cukup sekolah bisa membeli dengan dibantu Pemerintah Daerah," tegasnya.

Muhadjir datang dan membuka acara Atfhal Competition Indonesia yang diikuti oleh siswa-siswa sekolah di bawah Aisyiyah seluruh Indonesia. Atfhal Competition Indonesia berlangsung 11-13 November dengan diisi berbagai kegiatan, seperti perkemahan dan aneka perlombaan.

"Acara ini bagian dari pendidikan karakter terutama di lingkungan Aisyiah agar mereka memiliki ketahanan mental yang bagus dan komitmen yang bagus bagi negaranya. Punya budi pekerti yang baik, selalu berpikir baik untuk sehari-harinya. Dilatih mulai sejak dini," kata Muhadjir.

Pada kesempatan yang sama Muhadjir juga menceritakan tentang pertumbuhan pendidikan literasi di Indonesia yang mendapatkan apresiasi positif dari Unesco. Bahkan lembaga yang mengurus pendidikan dan kebudayaan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) itu memposisikan Indonesia dalam Eksekutif World.

"Banyak yang dilakukan oleh komunitas literasi dan masyarakat literasi. Kemarin waktu di sidang konferensi ke-39 di Unesco, Indonesia dapat apresiasi dalam gerakan literasi nasional," katanya.

Indonesia masuk dalam Eksekutif World dari Unesco, sebuah badan eksekutif yang menentukan kebijakan-kebijakan Unesco. (mdk/did)