Menhan sebut PKI sudah bunuh 7 jenderal, permintaan maaf tak perlu

Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah tak perlu meminta maaf kepada keluarga korban Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya, PKI sudah membunuh tujuh jenderal dan melakukan pemberontakan di Indonesia.

"Maaf, kita pakai logika saja. Jangan nyalah-nyalahin orang, pakai logika. Yang memberontak siapa, yang membunuh duluan siapa, yang membunuh jenderal-jenderal TNI itu siapa. Masak yang dibunuh dan diberontakin minta maaf," kata Ryamizard saat acara silaturahmi dengan media massa di kantornya, Jakarta, Rabu (19/8).

"Sama saja saya, saya digebukin, babak belur, lalu saya minta maaf. Yang benar saja," cetus mantan Kasad ini.

Menurutnya, pemerintah tak akan maju jika selalu mengurusi masa lalu yang tak akan bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, sejarah lebih baik dijadikan pelajaran untuk bangsa.

"Sudahlah, lupakan. Kita bangun bangsa ini ke depan. Minta maaf berarti salah, lalu minta ganti rugi, lalu apa? Tidak selesai. Kita sudah menduga seperti itu. Kita sudah membangun jangan dikotori seperti itu. Yang sudah-sudah, jadi pelajaran bagi kita," kata dia.

Lebih jauh, dia akan menyampaikan ide gagasan pemerintah tak perlu minta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal pemerintah tak pernah menaruh dendam kepada korban-korban PKI.

"Ini memberontak, membunuh, masak meminta kita minta maaf. Sudahlah, kita salaman, kita bekerja untuk negara kita. Jadi masih meninggalkan dendam. Kalau orang beragama, bagi bapak kita, kita adalah orang yang paling disayangi. Kalau dia salah, maaf itu cukup," tegas dia.

Dia mencontohkan bagaimana sikap seorang anak yang biarpun orang tuanya melakukan kesalahan terhadap dirinya, namun tetap tidak menyimpan dendam, dan memaafkan. Rasa itu, katanya muncul karena kecintaan anak terhadap orang tuanya.

"Jadi keularga PKI ini sayang tidak sama Indonesia. Tak perlulah simpan dendam. harus berpikir jernih, kalau dendam ga pernah maju-maju, bertambah kompleks masalah kita," katanya.