Menkes Bongkar Penyebab Harga Obat di Indonesia 5 Kali Lebih Mahal dari Malaysia
Budi mengakui, harga obat dalam negeri sangat mahal. Bahkan, tiga hingga lima kali lebih mahal daripada Malaysia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran anggota kabinet menekan harga obat dalam negeri agar setara dengan negara lain.
Menkes Bongkar Penyebab Harga Obat di Indonesia 5 Kali Lebih Mahal dari Malaysia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran anggota kabinet menekan harga obat dalam negeri agar setara dengan negara lain.
Permintaan ini disampaikan Jokowi dalam rapat internal bersama menteri terkait, di Istana Kepresidenan Jakarta.
"Beliau minta harga obat itu sama dong dengan negara-negara tetangga,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat di Istana Kepresidenan, Selasa (2/7).
Budi mengakui, harga obat dalam negeri sangat mahal. Bahkan, tiga hingga lima kali lebih mahal daripada Malaysia. Perbedaan harga obat ini di antaranya karena masalah tata kelola.
“Sesudah kita lihat ada itu tadi inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya, banyaklah masalah tata kelola, pembeliannya,” jelas Budi.
Selain obat-obatan, kata Budi, Jokowi juga meminta harga alat kesehatan ditekan.
Kepala Negara menginginkan industri alat kesehatan dan obat-obatan dalam negeri dapat dibangun lebih tangguh. Terutama jika terjadi pandemi kembali di masa-masa mendatang.
"Jadi tadi dibahas satu-satu kenapa obat dan alkes tinggi. Kami kasih masukan mungkin dari sisi jalur perdagangan kita ada inefisiensi dan tata kelola perlu lebih transparan dan terbuka, sehingga tidak ada peningkatan harga yang tidak perlu dalam pembelian alkes dan obat," jelasnya.
Budi yakin harga obat dan alat kesehatan dalam negeri bisa ditekan setara dengan luar negeri. Saat ini, pihaknya berdiskusi dengan asosiasi industri kesehatan untuk mencari solusi masalah tersebut.
Dalam rapat tersebut, kata Budi, turut dibahas mengenai pajak industri kesehatan. Menurut Budi, pemerintah tengah berupaya agar pajak industri kesehatan bisa lebih efisien dan sederhana tanpa mengganggu pendapatan pemerintah.
“Memang butuh koordinasi, yang tahu kan menteri teknisnya. Kan harus ngomong dengan Menteri Perindustrian yang nanti ngatur, kemudian juga kita mengusulkan ke Kementerian Keuangan mengenai policynya seperti apa,” ujarnya.
