Menko PMK Ungkap PR untuk Gus Ipul sebagai Mensos Baru Menggantikan Risma
Muhadjir Effendy mengatakan, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Gus Ipul sebagai Mensos.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjadi Menteri Sosial di Istana Negara Jakarta sekitar pukul 09.00 WIB, Rabu (11/9) pagi. Ia menggantikan posisi Tri Rismaharini yang mengundurkan diri dari jabatannya lantaran maju di Pilkada 2024 sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2024.
Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Gus Ipul sebagai Mensos.
Apalagi, ia menjabat sebagai Mensos tidak begitu lama atau hanya kurang lebih satu bulan. Mengingat, pada 202 Oktober 2024 akan dilakukan pelantikan terhadap Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024-2029.
"Meneruskan Menteri Sosial yang lama toh. PR untuk Kementerian Sosial yang kemarin sudah saya rapatkan dengan pejabat eselon I, itu terutama merapikan data, DTKS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Itu harus dilakukan atau triangulasi dengan data-data yang ada, dari kementerian-kementerian dan badan yang ada," kata Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).
"Yang berkompeten seperti data BKKBN, data dukcapul di Kementerian Dalam Negeri. Data penyaluran Bansos di Kementerian Keuangan, sehingga semakin akurat. Dengan demikian maka capaian target dari pemberian berbagai macam bantuan sosial dan jaminan," sambungnya.
Dia menyebut, adanya bantuan sosial dan pemberdayaan sosial yang dilakukan itu bisa tercapai dan bisa tepat sasaran. Karena adanya target untuk menurunkan angka kemiskinan.
"Yang mestinya tahun ini mencapai 7,5, baru turun menjadi 9,03 dari 9,08. Kemudian untuk kemiskinan ekstrim, targetnya 0 bunder. Tapi tahun ini kita baru bisa mencapai 0,8. Walaupun sudah 0, tapi masih angka guntutnya masih 8. Jadi masih perlu kerja keras lagi," sebutnya.
Menurutnya, salah satu kuncinya memang harus adanya jaminan terhadap berbagai macam bantuan.
"Baik itu bansos maupun pemberdayaan sosial, itu tepat sasarannya. Dan itu kuncinya di data," ujarnya.
Data itu pun dikatakannya sangat tergantung kepada entry datanya dan sumber datanya serta updating data. Termasuk, di dalam menetapkan cut off datanya.
"Jadi kapan data itu harus diperbarui. Semakin cepat, semakin kerap diperbarui akan semakin akurat. Karena angka kemiskinan itu kan selalu dinamis," ungkapnya.
"Dengan berbagai sebab yang mengakibatkan kemiskinan. Maka sebetulnya updating terhadap BTKS itu mutlak harus dilakukan dengan baik," pungkasnya.
- Respons Santai Pramono Anung Tanggapi Elektabilitasnya Masih di Bawah RIDO
- Begini Sikap Kadin Daerah saat Muncul Dualisme Kepengurusan di Pusat
- Bertemu Jokowi di Istana, Presiden KSPSI Andi Gani Yakin Tak Ada Keppres Penggantian Ketum Kadin
- FOTO: Pameran Sayuran Raksasa di Rusia, Labu Parang Seberat 817 Kg Ini Cetak Rekor
- Bukan KASN, Laporan Pelanggaran ASN Selama Pilkada 2024 Ditangani BKN
- Nur Habibie
Berita Terpopuler
-
PP Muhammadiyah Temui Jokowi, Sampaikan Terima Kasih dan Penghargaan
merdeka.com 17 Sep 2024 -
VIDEO: Kata-Kata Spontan Prabowo Terkejut Ibu Iriana Nimbrung Ikut Foto Bareng di IKN
merdeka.com 17 Sep 2024 -
Resmikan Kantor FIBA di Indonesia, Jokowi Harap Lahirkan Banyak Atlet Berprestasi
merdeka.com 17 Sep 2024 -
Jokowi Tegaskan Bukan Ekspor Pasir Laut yang Dibuka, Tapi Sedimen
merdeka.com 17 Sep 2024 -
Jokowi Minta Masalah Kadin Diselesaikan di Internal: Jangan Bola Panasnya Disorong ke Saya
merdeka.com 17 Sep 2024
