Menko Polhukam siapkan aturan pelibatan TNI/Polri atasi karhutla
Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengadakan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tingkat menteri guna membahas pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Kementerian Polhukam juga akan melibatkan TNI dan Polri untuk melakukan pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran hutan.
"Lalu kedua juga soal bagaimana pelibatan TNI/Polri. Itu bagaimana, kalau itu sudah kita laksanakan kita langsung operasional di sana. Bagaimana pembiayaannya," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Kamis (3/8).
Menurut politisi Partai Hanura itu, kementerian dan lembaga yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan juga akan terus dilibatkan. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah kini tengah konsentrasi untuk mengurangi kebakaran hutan karena hal itu juga telah diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan? Penyelidikan mengenai satu di antara faktor kebakaran hutan adalah membakar lahan secara langsung oleh pemilik perusahaan sawit dengan tujuan pembukaan lahan baru.
-
Mengapa kebakaran hutan menjadi isu penting? Kebakaran hutan menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari ketika musim kemarau datang, terutama di pulau Sumatra dan Kalimantan.Bahkan sampai menimbulkan bencana kabut asap yang bisa sampai ke negara lain. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan sudah tidak bisa dihitung lagi.
-
Kapan pertemuan khusus Kapolri dengan PP Polri? “Yang kedua, nanti setelah Hut PP Polri tanggal 24 ini insya Allah minggu depan kami ada acara khusus dengan Bapak Kapolri di Mabes Polri berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan, yang nanti kita mintakan pertemuan dengan Pak Kapolri khusus.“
-
Siapa yang ngajak kolaborasi sama Kemenkeu? Ditambahkan Founder Jagoan Banyuwangi, Dias Satria, kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan dimulai pada Jagoan Banyuwangi edisi ke-empat, yang akan dimulai bulan Juni 2024.
-
Apa yang dibahas BP2MI dengan Menkopolhukam? 'Kami bicara dengan Pak Menko terkait praktik perdagangan orang dalam konteksnya pekerja migran Indonesia,' kata Benny.
"Kami sepakat tadi Kementerian dan lembaga terkait akan aktif masalah ini, untuk pencegahan dan kebakaran hutan. Tapi prinsipnya, pemerintah sangat concern untuk masalah itu karena kebakaran hutan dan lahan bukan hanya masalah nasional tapi juga masalah internasional," ujarnya.
"Presiden juga sudah mengatakan, coba tekan masalah karhutla agar kita juga bisa melindungi kekayaan alam kita yang merupakan paru-paru dunia. Itu saya kira," pungkasnya.
Rapat ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rakor digelar karne saat ini sudah memasuki musim kemarau.
Baca SelengkapnyaTNI ikut berkomitmen membantu pemerintah menjaga kawasan hutan Indonesia yang luasnya mencapai 125 juta hektare.
Baca SelengkapnyaPersonel TNI siap untuk membantu dalam melakukan pemadaman karhutla.
Baca SelengkapnyaSalah satu permasalahan di Kemenhut adalah pencegahan kebakaran hutan demi kepentingan perorangan atau kelompok.
Baca SelengkapnyaSelama periode 1 Juli sampai 24 Juli 2024, terdapat 28 titik panas
Baca SelengkapnyaRaja Juli Antoni mengaku mendapat banyak masukan, data dan brief dari Kepala BPKP.
Baca SelengkapnyaSaat tiba di barisan Reserse, Dudung meminta personel untuk menangkap para pelaku pembakaran hutan.
Baca SelengkapnyaPencegahan ini sekaligus untuk menghindari dampak buruk terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar.
Baca SelengkapnyaBerikut ketakutan Prabowo Subianto waspadai bencana buruk di IKN.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku kehadirannya dalam masalah ini karena menyangkut banyak hal dalam perekonomian.
Baca SelengkapnyaRakornas ini merupakan inisiatif internal Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi berbagai persoalan hukum yang kerap muncul di lingkungan pemerin
Baca SelengkapnyaFokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah untuk kesejahteraan, dan keadilan, kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya