Follow
Menpora Tak Mau Ikut Campur Urusan PSSI
Merdeka.com - Menpora Zainudin Amali tidak mau terseret dalam permasalahan yang terjadi di PSSI dan PT LIB. Baginya itu adalah permasalahan internal PSSI dan PT LIB.
Menpora menilai, sebagai pemerintah tidak akan ikut campur terlalu dalam. Baginya ia percaya PSSI bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik.
"Tentu pemerintah tidak bisa ikut campur. Saya pribadi masih melihat bahwa teman-teman pengurus PSSI bisa mengatasi setiap permasalahan yang muncul," kata Menpora.
-
Apa yang terjadi di PSSI? PSSI telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Diketahui, jumlah karyawan yang diberhentikan mencapai 43 orang, termasuk dari divisi media.
-
Siapa pendiri PSSI? PSSI didirikan oleh seorang insinyur bernama Soeratin Sosrosegondo.
-
Siapa yang menolak proposal PSSI untuk pertandingan netral? FIFA sendiri setuju jika kedua laga diadakan di tempat netral, sedangkan IFA menolak apabila kedua leg diadakan di tempat netral, IFA ingin leg pertama diadakan di Tel Aviv, sedangkan untuk leg kedua mereka tidak keberatan jika diadakan di tempat netral.
-
Bagaimana cara PSSI mencoba menyelesaikan masalah pertandingan Indonesia vs Israel? PSSI menawarkan solusi agar kedua negara dapat bertanding. PSSI mengirimkan surat kepada FIFA dan Federasi Sepakbola Israel (IFA) agar laga kedua tim digelar di tempat netral.
-
Apa yang dijaga ketat oleh PSSI? PSSI telah memperketat keamanan untuk Timnas Indonesia setelah insiden Dimas Drajad yang kehilangan ponselnya saat berlatih di Lapangan A Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada 31 Agustus 2024.
Menurut Menpora yang juga politikus partai Golkar itu, PSSI pernah mengalami masa-masa yang lebih berat. Sebut saja ketika PSSI dibekukan oleh FIFA pada 2015, namun akhirnya bisa diselesaikan dengan baik.
"PSSI adalah organisasi olahraga yang sudah cukup dewasa. Usianya saja sudah 90 tahun. Jadi saya masih berkeyakinan federasi sepak bola kita ini masih bisa mempersiapkan pelaksanaan Piala Dunia U-20 2021 nanti," terangnya. (mdk/hrs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca Selengkapnya
Diketahui, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengesahkan PMI dibawah pimpinan Jusuf Kalla (JK).
Baca Selengkapnya
PDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengaku sengaja tidak memenuhi panggilan dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) untuk mengklarifikasi konflik dengan PKB.
Baca Selengkapnya
Menkum HAM Supratman menjamin pemerintah bersifat objektif terkait urusan parpol.
Baca Selengkapnya
Muhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengatakan setuju dengan PBNU tidak boleh terlibat politik praktis seperti yang disampaikan Ketum PBNU Gus Yahya.
Baca Selengkapnya
Hakim Konstitusi Arsul Sani juga tidak ikut PHPU Pileg untuk PPP.
Baca Selengkapnya
Cak Imin juga setuju dengan pernyataan Gus Yahya pengurus PBNU tidak boleh mengatasnamakan organisasi dipimpinnya secara politik.
Baca Selengkapnya
Dia pun berharap agar seluruh partai politik dalam dinamika pergantian pimpinan dapat berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
PKB sukses menjadi partai besar seperti sekarang karena hasil dari pengelolaan yang baik.
Baca Selengkapnya