Mentan Syahrul Sebut Alih Lahan Pertanian di Indonesia Mengkhawatirkan

Merdeka.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut kondisi alih lahan pertanian di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan. Banyak lahan pertanian sudah beralih fungsi.

"Cukup mengkhawatirkan. Kondisi alih lahan cukup mengkhawatirkan, karena alih fungsinya cukup besar," kata Syahrul kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian se-Sulawesi di Claro Hotel Makassar, Selasa (7/3).

Meski demikian, Syahrul mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah luas lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Menurutnya, kondisi alih lahan pertanian terbanyak berada di Pulau Jawa.

"Tentu data yang tepat adalah data BPS, tetapi kita melihat ini bisa mempengaruhi kita dalam waktu yang sangat panjang. Kenapa? Jumlah penduduk kita semakin banyak, dan kita negara keempat terbesar dunia," sebutnya.

Oleh karena itu, mantan Gubernur Sulsel ini berharap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bersama-sama mempertahankan lahan pertanian yang masih ada. Meski demikian, Syahrul memuji kebijakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang lahan pertanian.

"Contoh yang sangat bagus dilakukan Gubernur DIY. Sultan membuat Pergub dan Perda jika ada lahan pertanian yang keluar, harus digantikan. Jadi tidak bisa ada lahan pertanian yang mereka sudah blok sejumlah berapa itu tidak boleh berkurang sedikit pun," tuturnya.

Politikus Partai NasDem ini mengaku saat ini sudah ada aturan di Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009. Dia menyebut dalam UU tersebut jika ada pemilik menjual lahan pertanian akan diancam hukuman 5 hingga 8 tahun penjara.

"Apalagi jika ada penjabat yang ikut bertanda tangan di situ. Ini memang harus disosialisasikan. Bahwa jangan ada pejabat yang bermain-main dengan lahan strategis, berkelanjutan yang sudah di Perdakan," tegasnya.

Sementara Inspektur Jenderal (Itjen) Kementan, Jan Samuel Maringkan menambahkan pihaknya terus berupaya meningkatkan pengawalan terhadap program pembangunan pertanian. Salah satu langkah yang diambil dengan melakukan kolaborasi melalui Program Jaga Pangan, Jaga Masa Depan.

"Rakorwas yang dilakukan ini juga untuk membangun sinergi antara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan Aparat penegak Hukum (APH) dalam melakukan pengawasan internal pemerintah, sekaligus mewujudkan program menjaga pangan," tegasnya.

Lebih lanjut, Jan Maringka mengatakan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kementan khususnya APIP dengan pemerintah daerah serta unsur APH di daerah cukup efektif untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Komitmen bersama ini menjaga pertanian sekaligus mengendalikan alihfungsi lahan dalam rangka ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan.

"Sulawesi menjadi perhatian khusus mengingat wilayah ini merupakan lumbung pangan nasional terutama di wilayah Indonesia Timur. Sehingga perlu dilakukan pengawalan yang memadai agar tidak mengganggu stabilitas pangan nasional," tutupnya.