Menteri Desa klaim bisa dapat WTP dari BPK tak perlu lobi atau suap

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar akar dari dugaan suap terkait opini wajar tanpa pengecualian (WTP) laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun anggaran 2016. Suap tersebut dimaksudkan agar opini laporan keuangan Kemendes naik level dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Mendes PDTT, Eko Putro Sundjojo mengatakan, pihaknya dalam beberapa waktu terakhir tengah fokus melakukan sejumlah gebrakan. Termasuk, agar dapat mendapat opini WTP dari BPK.

Dia mengatakan, setiap Minggu jajarannya terus bekerja sehingga mendapatkan kemajuan dalam hal apa pun. Sebab itu, Eko mengatakan meyakini akan mendapatkan WTP tanpa perlu mencari jalan pintas dengan melakukan lobi-lobi apalagi suap.

"Karena saya lihat ada improvement, saya optimis WTP ini bisa tercapai. Saya enggak lihat perlu ada lobi-lobi khusus," kata Eko di Kantornya, Sabtu (27/5).

Eko mengatakan semenjak menjabat sebagai Mendes PDTT menggantikan Marwan Djafar berupaya membawa kementeriannya bersih dari praktik kotor. Ia menambahkan, tak lama sejak dilantik, langsung bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK agar dapat memberantasa korupsi dan praktik kotor lainnya.

"Saya senang sudah ada peningkatan di Kementerian ini. Penyerapan anggaran kita naik. Terus mereka (jajaran Kemendes) semua bekerja keras mendapatkan WTP, sayang ada cacat peristiwa ini," ujarnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyerahkan ke BPK untuk melakukan audit ulang apabila opini WTP dirasa janggal usai dugaan suap dibongkar oleh lembaga antirasuah.

"Saya serahkan kepada BPK apakah mau diaudit lagi, atau gimana. Saya juga rasakan dari Kementerian kami sudah bekerja demikian keras," tukasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Sugito sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam OTT ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Di antaranya dua orang dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dua orang pejabat BPK.

Uang sebesar Rp 40 juta disita KPK terkait kasus ini. Uang itu diduga merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp 240 juta, dimana Rp 200 juta sudah dibayarkan pada awal Mei 2017.

KPK juga menyita uang Rp 1,145 miliar dan USD 3 ribu dari brankas di salah satu ruangan di BPK. Namun peruntukan uang itu masih didalami apakah terkait dalam kasus ini.