Namanya Terseret Kasus Kebocoran Dokumen KPK, Irjen Karyoto: Ada yang Berbohong

Merdeka.com - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto buka suara soal pengakuan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite terkait kebocoran data kasus korupsi di Kementerian ESDM.

Sihite mengaku mendapat dokumen yang diduga bocor dari Karyoto. Saat itu, Karyoto menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya kalau itu bisa aja diuji ya, karena saya tau persis perkara itu. Saya enggak akan cerita di sini ya. Saya tahu persis perkara itu," kata Karyoto kepada wartawan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/7).

Karyoto mengaku sangat paham dengan perkara tersebut dan tidak pernah mengenal Idris Sihite. Sehingga, ia mempersilakan pihak KPK membuktikan temuan soal namanya terseret.

"Bahkan kalau boleh dibilang yang sedang menyelidiki adalah saya yang sedang menyelidiki sendiri ya, apakah itu memang dalam satu itu secara spontan saya," katanya.

"Saya tidak pernah kenal dengan Sihite, satu, saya tidak pernah kenal, mukanya saja saya tidak pernah tahu ya. Cari hubungan-hubungan apa antara saya dengan Sihite, silakan aja," tambah dia.

Karyoto Sebut Ada Pihak yang Berbohong

Lantas, Jenderal Bintang Dua itu pun menanya balik soal namanya yang terseret namun belum pernah diperiksa oleh Dewas KPK untuk klarifikasi. Maka dari itu, ia menduga ada pihak yang berbohong soal keterangan tersebut.

"Nah tentunya dewas harus manggil saya dong, kenapa saya enggak diklarifikasi? Bahkan keterangan itu seharusnya diuji, betul enggak seorang bicara tentang A, itu faktanya A. Kalau orang berbicara A, faktanya A, itu baru valid. Ternyata seseorang yang diperiksa dia faktanya A, dia bilang B, jelas ada pihak-pihak yang berbohong ya," bebernya.

Alasan itu disampaikan Karyoto bukan tanpa alasan, karena ia sangat memahami kasus ini. Termasuk, dengan keputusan Polda Metro Jaya yang akhirnya menaikkan kasus kebocoran data ini ke tahap penyidikan.

Setelah menemukan adanya peristiwa pidana dalam dugaan kebocoran data KPK pada perkara korupsi di Kementerian ESDM. Di mana dokumen yang seharusnya rahasia, namun bocor dan dipegang oleh pihak di luar wewenang.

"Saya tahu persis perkara itu, jadi saya yakin walaupun pelan tapi enggak apa-apa yang namanya penyelidikan kita masih mengumpulkan-mengumpulkan yang namanya saksi-saksi. Nanti mungkin ada dokumen-dokumen, atau petunjuk-petunjuk lain yang terkait dengan perkara itu sendiri," jelasnya.

Nama Karyoto Terseret

Sebelumnya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyebut adanya keterangan yang berubah-ubah dari Idris saat diperiksa terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan korupsi di Kementerian ESDM.

Sempat disebutkan oleh Sihite kalau dirinya menerima dokumen penyidikan KPK dari Karyoto. Namun keterangan itu berubah-ubah seiring pengusutan yang dilakukan.

"Pada saat ditanya penyidik ke Sihite, awalnya yang bersangkutan menyatakan 3 lembar kertas tersebut berasa dari saudara Karyoto. Kemudian dinyatakan pula diperoleh dari Pak Menteri, dan Pak menteri dapat dari Pak Firli," kata Tumpak.

Namun selanjutnya, kata Tumpak, Sihite sempat menolak untuk dilakukan penyitaan terhadap tiga lembar kertas tersebut. Karena setelah itu, Sihite mengubah keterangannya dengan menyebut nama pengusaha Suryo.

"Pada saat diperiksa oleh Dewan Pengawas, Sihite menyatakan bahwa pernyataannya di atas diubah menjadi diterima dari seorang pengusaha yang bernama Suryo. Yang diterima pada saat bertemu di hotel Sari Pan Pacific Jakarta di dalam tumpukan berkas putusan perkara perdata," ucap Tumpak.

Setelah itu, Tumpak mengungkap alasan Sihite menyebut nama-nama sebelum Suryo adalah untuk menggertak penyidik. Akan tetapi, upaya itu tidak berhasil karena proses geledah dan penyitaan tetap dilakukan.

"Dalam pemeriksaan Sihite menjelaskan alasan yang bersangkutan mengatakan pada saat penggeledahan tiga lembar kertas tersebut diperoleh dari Pak menteri dan Pak menteri dari Pak Firli adalah untuk membuat penyidik KPK menjadi takut dan tidak sporadis dalam melakukan penggeledahan. Serta tidak mengakses banyak dokumen yang tidak terkait dengan perkara tukin," beber Tumpak. (mdk/tin)