Nyawa 281 TKI terancam dieksekusi karena RI belum hapus hukuman mati

Merdeka.com - Tepat pada Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh pada Sabtu, 10 Oktober 2015, pemerintah didesak segera menghapuskan hukuman mati di tanah air. Banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) dihukum di luar negeri juga disebabkan pemerintah.

Koalisi Masyarakat untuk Perlindungan Buruh Migran Indonesia mencatat, 281 buruh migran Indonesia terancam hukuman mati di pelbagai negara. Maka itu, penghapusan hukuman mati perlu dilakukan.

"Hukuman mati terhadap buruh migran Indonesia adalah puncak kegagalan negara asal maupun tujuan para imigran dalam melindungi HAM. Sampai hari ini tercatat 281 buruh migran Indonesia terancam hukuman mati di berbagai negara," jelas Anggota Migrant Care Wahyu Susilo di Jakarta, Sabtu (10/10).

Puncak kegagalan pemerintah melindungi buruh migran dari ancaman hukuman mati, yakni dua Pekerja Rumah Tangga (PRT), Siti Zaenab dan Karni dieksekusi mati di Arab Saudi secara berurutan pada April 2015. Ini dianggapnya sebagai buntut pemerintah melakukan hukuman mati kepada enam orang kasus narkoba sebelumnya.

Hingga hari ini, kata dia, pemerintah tidak serius menangani dan mencegah buruh migran yang mendapatkan hukuman mati. Mereka belum memiliki skema penanganan dan rehabilitasi bagi korban dan keluarganya.

"Pemerintah terkesan reaktif karena belum tersedianya mekanisme penanganan yang komprehensif. Sehingga dalam sejumlah kasus, belum memberikan inovasi perlindungan yang jelas dan menyebabkan tidak efektif dan sia-sia," pungkasnya.

Berdasarkan data Migrant CARE, bahwa sampai hari ini tercacat 281 orang buruh migran yang terancam hukuman mati dari berbagai negara. Di antaranya, 212 orang di Malaysia, 36 orang di Arab Saudi, 1 orang di Singapora, 28 orang di China, 1 orang di Qatar, 1 orang di UEA, 1 orang di Taiwan dan 1 orang di Iran. Dari data tersebut, 59 orang di antaranya telah dijatuhi hukuman mati dan sisanya dalam proses pemeriksaan dan pengadilan.

Adapun Koalisi masyarakat tersebut berasal dari Migran CARE, IMWU Hongkong, LBH Jakarta, HIVOS, Migrant CARE Malaysia, Koalisi Perempuan Indonesia Jatim, PPK dan Indonesia Act. (mdk/ren)