Pada Jokowi, Ikahi sampaikan penolakan 'urusan dapur' ikut diurus KY

Merdeka.com - Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) menyampaikan penolakan ke Presiden Joko Widodo terhadap niatan Komisi Yudisial (KY) yang tak ingin lagi manajemen pengelolaan hakim masih berpegang pada sistem satu atap. KY ingin berperan dalam manajemen pengelolaan hakim. Selama ini, Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan mutlak pada pengelolaan itu.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikahi, Suhadi, menjelaskan penolakan telah disepakati oleh seluruh hakim di Indonesia. Sebab, kata dia, selama ini hakim telah terbiasa dikelola dalam satu atap dan tak ingin adanya pengelolaan lebih dari satu atap yang diusulkan oleh KY.

"Perjuangan hakim selama berpuluh-puluh tahun bahwa satu atap itu harga mati," kata Suhadi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/3).

Menanggapi 'perseteruan' antara hakim dengan KY tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan tak akan ikut campur. Keputusan diserahkan ke MA dan KY untuk dapat menentukan. Namun, Yasonna menjelaskan, dalam undang-undang, KY memang tak diatur untuk melakukan pengelolaan. KY, lanjut Yasonna, hanya memiliki kewenangan melakukan seleksi Hakim Agung, mengawasi martabat dan harkat hakim seorang hakim.

"Itu pikiran-pikiran yang mereka (Ikahi) sampaikan. Nanti kita lihat lah," ujar Yasonna.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Ikahi juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia tengah mengalami kekurangan hakim pasca moratorium perekrutan sejak tujuh tahun lalu. Untuk hal ini, Presiden sepakat akan melakukan perekrutan pada tahun ini dan telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menindaklanjutinya. Ikahi menyebutkan setidaknya Indonesia membutuhkan sekitar 4.000 hakim dan jumlah yang mendesak sekitar 1.800 hakim yang dibutuhkan.

Dalam pertemuan di Istana Merdeka itu, Ikahi juga menolak salah satu isi dalam RUU Jabatan Hakim yang ingin memangkas masa kerja hakim. Dalam RUU Jabatan Hakim itu diusulkan umur hakim akan dikurangi dari 70 tahun menjadi 65 tahun.

Hakim tingkat banding yang awalnya akan pensiun pada umur 67 tahun diusulkan pensiun pada umur 63 tahun. Hakim tingkat pertama juga diusulkan pensiun pada umur 60 tahun yang awalnya pensiun pada umur 65 tahun.

Terkait penolakan terhadap masa kerja hakim ini, Yasonna menjelaskan tak akan diterapkan secara langsung. Namun, akan dilakukan secara 'interval'.

"Kalau langsung nanti Hakim Agung banyak yang kosong, jadi harus dikasih jeda waktu, nanti kita lihat seperti apa, dalam proses jeda waktu itu ada rekrutmen untuk mengisi," kata Yasonna.