Para Pencari Tanah Harapan

Merdeka.com - "Mereka terdampar dengan sendirinya. Tak ada yang menolong," kata Miftach Cut Adek. Dia adalah Sekretaris jenderal Panglima Laot Aceh. Lembaga adat yang menaungi nelayan dan semua aktivitas kelautan di Aceh.

Pada sore dua pekan lalu itu Miftach sudah tidak kaget mendengar kabar; ada ratusan pengungsi Rohingya terdampar lagi di Aceh Besar. Mereka tiba dengan satu kapal kayu. Merapat ke pinggir pantai Kuala Gigieng Lamnga, Kecamatan Krueng Raya.

Semua pengungsi yang tiba tampak kelelahan. Berlarian turun dari kapal menjangkau daratan. Masyarakat Lamnga dan sekitarnya cepat menolong. Mereka diberi minum dan makanan. Selang beberapa menit kemudian, pengungsi yang disapu angin musim timur dari Selat Malaka hingga terdampar di Aceh Besar itu, dikumpulkan.

Perempuan sama perempuan. laki-laki sama laki-laki. Pihak otoritas yang mengurus pengungsi, UNHCR dan IOM, menghitung jumlah mereka. Disaksikan Pemerintah Aceh Besar, imigrasi, polisi dan tentara. Masyarakat yang penasaran, ikut meriung ingin melihat wajah-wajah dari etnis yang disebut teraniaya di negara asalnya Myanmar itu.

"Jumlah mereka 184 orang. Terdiri dari laki-laki dewasa 69 orang, perempuan dewasa 75 orang, dan anak-anak 40 orang," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto.

Sebelum matahari terbenam, otoritas yang hadir di sana telah ambil kesimpulan. 184 pengungsi Rohingya ini bakal ditempatkan di gedung milik Dinas Sosial Aceh di kawasan Ladong. Mereka disatukan dengan 57 Rohingya lainnya yang tiba sehari sebelum peringatan 18 tahun tsunami Aceh, juga di kawasan pantai Aceh Besar.

©2023 AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN

Miftach Cut Adek menyebut 184 pengungsi yang tiba pada Minggu 8 Januari 2023 itu awalnya telah terpantau oleh sejumlah nelayan Aceh. Mereka terombang-ambing di sekitar Pulau Rondo, tak jauh dari Sabang.

Bahkan kata dia, ada tiga kapal kayu mengangkut Rohingya yang dilihat nelayan kala itu. Tapi nelayan enggan menolong untuk menarik mereka ke daratan. Perkaranya sederhana; nelayan Aceh mulai jera menolong pengungsi Rohingya di laut karena bisa berujung masalah dengan hukum di Indonesia. Kasus ini pernah mendera dua nelayan Aceh Utara pada 2020 lalu.

Meski dalam hukum adat laut yang dipatuhi masyarakat Aceh, siapapun makhluk Tuhan membutuhkan pertolongan di tengah laut maka wajib ditolong. "Bahkan binatang pun asal tidak mengancam keselamatan, pasti ditolong," kata Miftach.

Senada dengan Miftach, Sekretaris Panglima Laot Pidie, Marfian, juga mengakui nelayan Aceh mulai bosan menolong pengungsi Rohingya. Dia mengungkap hal tersebut bertepatan dengan kedatangan 185 Rohingya di Pantai Ujong Pie, Laweung, Kecamatan Muara Tiga, pada 26 Desember 2022 lalu.

"Kalau sudah ditolong, mereka malah sering kabur ke luar," kata Marfian. "Seperti Rohingya yang ditampung di Lhokseumawe dan Aceh utara itu."

Lazimnya rombongan pengungsi yang terdampar di Aceh mengaku kapal mereka rusak di tengah laut. Lalu berbekal layar terkembang, nasib ketemu daratan diserahkan pada arah angin yang berhembus. Mereka yang tak kuasa menantang ajal sebelum merangkul tanah harapan, jasadnya dilarung ke laut.

"Kata mereka ada puluhan orang meninggal dan dibuang ke laut," tutur Marfian menceritakan pengakuan pengungsi Rohingya usai terdampar di pesisir Ujong Pie.

©2023 Merdeka.com/alfath

Gelombang demi gelombang kedatangan etnis Rohingya ke Aceh laksana tsunami yang tak bisa dibendung. Di satu sisi, rasa kemanusiaan dan solidaritas keagamaan jadi pintu mereka diterima masuk. Namun di sisi lain, berbagai masalah muncul kala etnis Rohingya ini ditampung.

Mereka tak kerasan tinggal di Aceh. Semuanya punya mimpi ingin menata hidup di Malaysia atau negara lain. Ini terungkap lewat fakta satu per satu Rohingya yang terdampar dan ditampung akhirnya memilih kabur. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh pun menduga daerah ini hanya dijadikan tempat transit semata.

Aroma perdagangan manusia atau human trafficking di balik kedatangan mereka makin kental mencuat. Tiga tahun lalu hal tersebut pernah dibongkar Kepolisian Daerah Aceh. Ironisnya, ada dua warga Rohingya yang telah lama menetap di Indonesia terlibat kasus penyelundupan itu. Keduanya kini masih dipenjara.

"Jangan-jangan ini ada kepentingan terselubung para pihak terkait kedatangan para pengungsi Rohingya ke Aceh yang terus berulang sejak tahun 2009 hingga sekarang," kata Ketua Komisi I DPR Aceh Iskandar Usman Alfarlaky.

Kecurigaan DPR Aceh itu dituangkan dalam persamuhan awal Januari 2023 lalu. Mereka mengundang sejumlah pihak terkait membahas soal pengungsi. Para wakil rakyat itu makin berat menaruh curiga menyusul gelombang kedatangan Rohingya di Aceh bertubi-tubi.

"Siapa yang memfasilitasi mereka? apakah benar mereka pencari suaka atau hanya menjadikan Aceh tempat transit," tanya Iskandar membuka rapat.

Kepala Perwakilan UNHCR Indonesia, Ann Maymann, angkat bicara. Kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh akibat adanya persekusi oleh junta militer Myanmar. Mereka tak diakui sebagai warga negara di sana. Banyak yang lari dan menetap di Cox’s Bazar. Sebuah wilayah di Bangladesh yang menampung para pengungsi.

Kehidupan di Cox’s Bazar pun tak kalah menyedihkan. Mereka tinggal di bilik-bilik terbuat dari bambu dilapisi terpal. Tanpa pekerjaan, pendidikan, dan masa depan. Inilah yang mendorong etnis Rohingya itu berlayar arungi lautan. Mencari tanah harapan.

"Jadi statusnya stateless atau orang tanpa kewarganegaraan," ujarnya.

©2023 Merdeka.com/alfath

Ann Maymann mengaku belum dapat memastikan ke mana sebenarnya tujuan para pengungsi ini, meski mayoritas Rohingya yang terdampar di Aceh menyebut Malaysia adalah tanah impian. Dia mengakui para pengungsi memang banyak memiliki saudara di Negeri Jiran itu.

"Tapi yang utama, tentu mereka mencari tempat lebih aman," katanya.

Persamuhan di gedung DPR Aceh hari itu muaranya menelurkan satu kesepakatan baru. Yakni pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh. Peserta rapat sepakat mendesak Pemerintah Pusat untuk melakukan revisi Perpres Nomor 125 tahun 2016, agar pemerintah daerah bisa menangani pengungsi lebih lanjut.

Dua pekan usai pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Rudolf Albert Rodja menyambangi pengungsi Rohingya di Ladong, Aceh Besar. Rudofl bilang mereka ingin mencari informasi akurat terkait keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh. Data itu nantinya akan disampaikan ke Kementerian terkait.

"Mudah-mudahan kita datang ke sini bisa dapat data yang sebenarnya, sehingga bisa diambil keputusan yang tepat," katanya. Wacana pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya yang digagas DPR Aceh pun kini di atas angin.

Sampai saat ini di Aceh terdapat tiga titik lokasi penampungan pengungsi Rohingya. Kabupaten Aceh Besar jadi daerah paling banyak menampung. Tercatat ada 241 pengungsi. Disusul Pidie 174 pengungsi. Sementara Lhokseumawe yang sebelumnya menampung 229 orang, kini hanya tersisa 108. Ratusan pengungsi lainnya telah lebih dulu maherat ke tanah harapan.