Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PBNU pesani Jokowi: Jangan sampai gunakan negara untuk partai

PBNU pesani Jokowi: Jangan sampai gunakan negara untuk partai Jusuf Kalla-Hasyim Muzadi-Alwi Shihab. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Tokoh Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi memberikan beberapa pesan untuk Jokowi-JK. Mereka meminta pemerintahan baru ini selektif memilih menteri.

"Kemarin kita membuat rekomendasi. Pertama orang yang diangkat tak punya masa lalu yang bermasalah, kemudian punya integritas, dan terakhir punya visi,". Kata Hasyim.

Dia juga mengatakan, bahwa nantinya setiap departemen harus dipimpin oleh menteri yang visioner. Selanjutnya, menteri juga harus punya kompetensi yang tinggi.

Hasyim juga menambahkan, harus ada pembagian yang bijak antara politisi dan profesional dalam kabinet. Dia menuturkan apabila politisi dihabisi, akan menimbulkan permasalahan di dalam pemerintahan.

"Kalau politisi dihabisi sama sekali nanti menimbulkan perselisihan. Tapi kalau ketua partai mengkavling kekuasan kementerian, nanti negara tidak akan utuh lagi. Contohnya ya seperti sekarang ini," tambahnya.

Dia mengatakan, kekuasaan partai sangat dominan mengkavling masing masing kementrian. Sehingga pada akhirnya terjadi penggunaan negara untuk partai, bukan partai untuk negara.

Dia juga menambahkan, bahwa tidak mungkin ada demokrasi tanpa berbasis partai. "Saya lebih condong partai itu sebagai kekuasaan pengontrol yang ada di parlemen," katanya.

(mdk/ian)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40

Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Baca Selengkapnya
Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Boleh Memihak!
Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Boleh Memihak!

Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Boleh Memihak dan Kampanye, Airlangga Singgung Soekarno dan Soeharto
Presiden Jokowi Boleh Memihak dan Kampanye, Airlangga Singgung Soekarno dan Soeharto

Menurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.

Baca Selengkapnya
Ekspresi Prabowo saat Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak
Ekspresi Prabowo saat Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak

Ekspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran: Jangan Cari Pemimpin Petugas Partai
TKN Prabowo-Gibran: Jangan Cari Pemimpin Petugas Partai

TKN Prabowo-Gibran mengingatkan kepada masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang berstatus petugas partai itu.

Baca Selengkapnya
Relawan Prabowo: Presiden Jokowi Ikut Kampanye, Apa yang Perlu Dikhawatirkan?
Relawan Prabowo: Presiden Jokowi Ikut Kampanye, Apa yang Perlu Dikhawatirkan?

Meskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Timnas AMIN: Secara Etik Sebaiknya Tidak Terlibat
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Timnas AMIN: Secara Etik Sebaiknya Tidak Terlibat

Timnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.

Baca Selengkapnya
Analisis Pakar soal Efek Buruk Secara Politik atas Ucapan Jokowi Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
Analisis Pakar soal Efek Buruk Secara Politik atas Ucapan Jokowi Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.

Baca Selengkapnya
PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu

Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya