PBNU pesani Jokowi: Jangan sampai gunakan negara untuk partai
Merdeka.com - Tokoh Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi memberikan beberapa pesan untuk Jokowi-JK. Mereka meminta pemerintahan baru ini selektif memilih menteri.
"Kemarin kita membuat rekomendasi. Pertama orang yang diangkat tak punya masa lalu yang bermasalah, kemudian punya integritas, dan terakhir punya visi,". Kata Hasyim.
Dia juga mengatakan, bahwa nantinya setiap departemen harus dipimpin oleh menteri yang visioner. Selanjutnya, menteri juga harus punya kompetensi yang tinggi.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
Hasyim juga menambahkan, harus ada pembagian yang bijak antara politisi dan profesional dalam kabinet. Dia menuturkan apabila politisi dihabisi, akan menimbulkan permasalahan di dalam pemerintahan.
"Kalau politisi dihabisi sama sekali nanti menimbulkan perselisihan. Tapi kalau ketua partai mengkavling kekuasan kementerian, nanti negara tidak akan utuh lagi. Contohnya ya seperti sekarang ini," tambahnya.
Dia mengatakan, kekuasaan partai sangat dominan mengkavling masing masing kementrian. Sehingga pada akhirnya terjadi penggunaan negara untuk partai, bukan partai untuk negara.
Dia juga menambahkan, bahwa tidak mungkin ada demokrasi tanpa berbasis partai. "Saya lebih condong partai itu sebagai kekuasaan pengontrol yang ada di parlemen," katanya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca SelengkapnyaEkspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengingatkan kepada masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang berstatus petugas partai itu.
Baca SelengkapnyaMeskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaPakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca Selengkapnya