Pembelaan diri PDIP jadi insiator revisi UU KPK

Merdeka.com - Riuh wacana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih berlanjut. Belum terang benderang soal dalang dibalik pengusul draf Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ke badan legislasi (Baleg), sejumlah anggota fraksi yang partainya konon inisiator UU itu malah mengaku tak tahu isi draf tersebut.

Diketahui ada 6 fraksi DPR yang kabarnya mengusulkan merevisi UU KPK. Yakni PDIP (15 anggota), Golkar (9 anggota), PKB (2 anggota), PPP (5 anggota), NasDem (11 anggota), dan Hanura (3 anggota).

Dua politikus PPP, Arwani Thomafi dan Aditya Mufti Arifin mengaku menjadi anggota fraksi yang tidak mengetahui isi dari pasal per pasal dalam draf revisi UU KPK dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015. Keduanya mengaku saat melakukan tanda tangan tidak disodorkan draf tersebut.

Keduanya kompak menegaskan tak menyetujui isi dari Pasal 5 yang mengatur masa berlaku KPK hanya berumur 12 tahun semenjak undang undang disahkan. Namun sayang, Aditya tidak mau mengakui fraksi mana yang mengajak atau merayunya untuk menandatangani persetujuan itu.

"Ada kawan-kawan dari fraksi lain," kata Aditya saat dihubungi merdeka.com, Jumat (9/10).

Hal senada diungkapkan Politikus PKB Irmawan. Irmawan mengakui meski ikut menandatangi namun tak membaca terlebih dulu isi draf usulan revisi tersebut.

Dia mengatakan, memberikan tanda tangan bukan bermaksud untuk melemahkan KPK. Sebab, menurutnya, rencana revisi UU KPK memang sudah ada sejak lama dengan catatan revisi itu untuk memperkuat lembaga antikorupsi, bukan malah melemahkan seperti yang diberitakan belakangan.