Pemerintah berencana integrasikan subsidi energi jadi bansos
Merdeka.com - Penyaluran bantuan subsidi energi (Listrik dan LPG) terus dimantapkan melalui aneka terobosan kebijakan, salah satunya dengan mengintegrasikan penyaluran subsidi energi menjadi bantuan sosial (bansos). Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani usai Rapat Tingkat Menteri tentang Perkembangan Integrasi Penyaluran Subsidi Energi Dalam 1(satu) kartu di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (20/6).
"Rakor ini berkaitan dengan rencana pemerintah melakukan integrasi semua Bantuan Sosial (Bansos) ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera, khususnya dalam hal ini Bansos yang terkait Listrik dan LPG," ujar Puan.
Puan menjelaskan, integrasi bantuan subsidi Listrik dan LPG memang harus dilakukan secara terkoordinasi. Dengan demikian akan tepat sasaran dan semakin memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, kata dia, hal yang harus dimantapkan kembali adalah basis data terpadu.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa itu Bansos PKH? Program Keluarga Harapan (PKH) diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 2007 lalu. PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
-
Siapa yang berhak mendapatkan subsidi? 'Ini bukan angka yang kecil dan kita ingin memastikan bahwa ini jatuh kepada pihak-pihak yang tepat. Artinya ya memang mereka yang berhak untuk mendapatkan subsidi itulah yang sebetulnya seharusnya mendapatkan barang yang disubsidi tersebut,' ujar Isa.
-
Bagaimana cara pemerintah bagikan bansos? Menko PMK juga menyarankan Kemensos memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
-
Apa saja program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan? Dengan BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja akan memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
"Saat ini PLN dan Pertamina memiliki data sendiri terkait pelanggannya. Sesuai Undang-Undang dinyatakan bahwa fakir miskin dijamin negara. Maka sudah seharusnya pemberian Bansos dilakukan dengan data BPS yang juga harus divalidasi Kemensos dan disinkronkan dengan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.
Dijelaskan Puan, bahwa saat ini bantuan sosial untuk LPG dan listrik sudah diarahkan bagi sasaran kelompok 40 persen masyarakat terbawah, sedangkan Rastra untuk 25 persen masyarakat terbawah. "Sistem pembayaran penyaluran bantuan sosial nantinya akan dilakukan dalam bentuk non tunai, dengan partisipasi bank," ucap Menko PMK.
Adapun terkait jumlah dan besaran nilai subsidi dari integrasi antara subsidi energi dan bansos masih dibahas secara lebih rinci. Namun pada prinsipnya sistem ini akan tetap menjamin adanya perlindungan bagi masyarakat yang tidak mampu.
"Ini semua sebagai komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang yang mewajibkan adanya penyediaan subsidi LPG dan Listrik kepada masyarakat tidak mampu, sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia," terang Puan.
Menko PMK juga menjelaskan bahwa pada saat bersamaan juga sedang dilakukan penyiapan infrastruktur untuk integrasi bantuan energi menjadi Bansos. Karena itulah, penting dilakukan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait, misalnya Gubernur BI memberikan masukan tentang bagaimana pengelolaan keuangan dan Kementerian Keuangan bagaimana anggarannya.
Adapun Kementerian Sosial tentunya memiliki basis data yang kuat sebagaimana yang selama ini dijalankan dalam program-program Bansos. "Dengan demikian, kita harap akan ada kemudahan-kemudahan bagi masyarakat karena nantinya semua penerima manfaat dari subsidi energi bisa terintegrasi dengan semua program Bansos. Kita harapkan nantinya akan ada nilai tambah dari kemudahan proses maupun sistem yang sudah terkoodlrdinasi ini," tambah Puan.
Pada kesempatan sama, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa penerintah saat ini sedang menyatukan data, bahwa selama ini jumlah penerima subsidi LPG sangat besar, sehingga akan gunakan basis data terpadu yakni sasaran kelompok 40 persen masyarakat terbawah.
Khofifah menambahkan, terkait proses integrasi bantuan subsidi energi dengan Bansos tentunya masih melihat bagaimana kesiapan infrastruktrurnya. Ini artinya bahwa penyaluran subsidi ini masih menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sudah ada saat ini.
"Yang jelas arahnya seluruh Bandos akan diintergrasikan dalam satu kartu," lanjut Khofifah.
Dalam mengawal efektivitas pelaksanaan integrasi subsidi energi menjadi Bansos ini, Khofifah menegaskan bahwa selama ini bansos disupport oleh Pendamping Keluarga Harapan (PKH). Mereka melakukan sosialisasi dimana ada 23 ribu pendamping PKH. Dan pada Juli 2017 akan rekrut lagi 16 ribu PKH.
"Semua upaya yang ada kita maksimalkan agar semua bansos itu terintegrasi dan semua bisa melihat berapa Bansos yang diberikan pemerintah untuk setiap keluarga tidak mampu," jelas Khofifah.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah akan terus memberikan subsidi untuk LPG 3 Kg, solar, minyak tanah, dan listrik, khususnya untuk rumah tangga miskin dan rentan.
Baca SelengkapnyaAnggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaUntuk subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun
Baca SelengkapnyaKemenkeu menjelaskan kondisi anggaran subsidi termasuk bahan bakar minyak (BBM) di harga minyak mahal imbas perang Iran-Israel.
Baca SelengkapnyaNantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.
Baca SelengkapnyaAce mengatakan jika anggaran Rp 496,8 triliun merupakan anggaran perlinsos.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan terlebih dahulu melaporkan hasil kajian tersebut kepada presiden sebelum menyampaikannya kepada DPR RI.
Baca SelengkapnyaESDM menyiapkan rencana untuk membatasi penyaluran BBM jenis Pertalite (RON 90). Di sisi lain, kementerian juga berencana memberikan subsidi Pertamax.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut disiapkan demi menjaga stabilitas harga energi.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir Effendy mengklarifikasi besarnya dana untuk bantuan sosial atau bansos, Rp490 triliun
Baca Selengkapnya