Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah berencana integrasikan subsidi energi jadi bansos

Pemerintah berencana integrasikan subsidi energi jadi bansos Menko PMK rapat bansos. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Penyaluran bantuan subsidi energi (Listrik dan LPG) terus dimantapkan melalui aneka terobosan kebijakan, salah satunya dengan mengintegrasikan penyaluran subsidi energi menjadi bantuan sosial (bansos). Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani usai Rapat Tingkat Menteri tentang Perkembangan Integrasi Penyaluran Subsidi Energi Dalam 1(satu) kartu di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (20/6).

"Rakor ini berkaitan dengan rencana pemerintah melakukan integrasi semua Bantuan Sosial (Bansos) ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera, khususnya dalam hal ini Bansos yang terkait Listrik dan LPG," ujar Puan.

Puan menjelaskan, integrasi bantuan subsidi Listrik dan LPG memang harus dilakukan secara terkoordinasi. Dengan demikian akan tepat sasaran dan semakin memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, kata dia, hal yang harus dimantapkan kembali adalah basis data terpadu.

Orang lain juga bertanya?

"Saat ini PLN dan Pertamina memiliki data sendiri terkait pelanggannya. Sesuai Undang-Undang dinyatakan bahwa fakir miskin dijamin negara. Maka sudah seharusnya pemberian Bansos dilakukan dengan data BPS yang juga harus divalidasi Kemensos dan disinkronkan dengan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.

Dijelaskan Puan, bahwa saat ini bantuan sosial untuk LPG dan listrik sudah diarahkan bagi sasaran kelompok 40 persen masyarakat terbawah, sedangkan Rastra untuk 25 persen masyarakat terbawah. "Sistem pembayaran penyaluran bantuan sosial nantinya akan dilakukan dalam bentuk non tunai, dengan partisipasi bank," ucap Menko PMK.

Adapun terkait jumlah dan besaran nilai subsidi dari integrasi antara subsidi energi dan bansos masih dibahas secara lebih rinci. Namun pada prinsipnya sistem ini akan tetap menjamin adanya perlindungan bagi masyarakat yang tidak mampu.

"Ini semua sebagai komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang yang mewajibkan adanya penyediaan subsidi LPG dan Listrik kepada masyarakat tidak mampu, sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia," terang Puan.

Menko PMK juga menjelaskan bahwa pada saat bersamaan juga sedang dilakukan penyiapan infrastruktur untuk integrasi bantuan energi menjadi Bansos. Karena itulah, penting dilakukan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait, misalnya Gubernur BI memberikan masukan tentang bagaimana pengelolaan keuangan dan Kementerian Keuangan bagaimana anggarannya.

Adapun Kementerian Sosial tentunya memiliki basis data yang kuat sebagaimana yang selama ini dijalankan dalam program-program Bansos. "Dengan demikian, kita harap akan ada kemudahan-kemudahan bagi masyarakat karena nantinya semua penerima manfaat dari subsidi energi bisa terintegrasi dengan semua program Bansos. Kita harapkan nantinya akan ada nilai tambah dari kemudahan proses maupun sistem yang sudah terkoodlrdinasi ini," tambah Puan.

Pada kesempatan sama, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa penerintah saat ini sedang menyatukan data, bahwa selama ini jumlah penerima subsidi LPG sangat besar, sehingga akan gunakan basis data terpadu yakni sasaran kelompok 40 persen masyarakat terbawah.

Khofifah menambahkan, terkait proses integrasi bantuan subsidi energi dengan Bansos tentunya masih melihat bagaimana kesiapan infrastruktrurnya. Ini artinya bahwa penyaluran subsidi ini masih menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sudah ada saat ini.

"Yang jelas arahnya seluruh Bandos akan diintergrasikan dalam satu kartu," lanjut Khofifah.

Dalam mengawal efektivitas pelaksanaan integrasi subsidi energi menjadi Bansos ini, Khofifah menegaskan bahwa selama ini bansos disupport oleh Pendamping Keluarga Harapan (PKH). Mereka melakukan sosialisasi dimana ada 23 ribu pendamping PKH. Dan pada Juli 2017 akan rekrut lagi 16 ribu PKH.

"Semua upaya yang ada kita maksimalkan agar semua bansos itu terintegrasi dan semua bisa melihat berapa Bansos yang diberikan pemerintah untuk setiap keluarga tidak mampu," jelas Khofifah.

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Alokasi Subsidi dan Kompensasi Tembus Rp525 Triliun di RAPBN 2025, Digunakan untuk Subsidi Solar Hingga Bunga KUR
Alokasi Subsidi dan Kompensasi Tembus Rp525 Triliun di RAPBN 2025, Digunakan untuk Subsidi Solar Hingga Bunga KUR

Pemerintah akan terus memberikan subsidi untuk LPG 3 Kg, solar, minyak tanah, dan listrik, khususnya untuk rumah tangga miskin dan rentan.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Anggaran Perlindungan Sosial Tembus Ratusan Triliun
Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Anggaran Perlindungan Sosial Tembus Ratusan Triliun

Anggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.

Baca Selengkapnya
Anggaran Subsidi BBM Hingga LPG 3 Kg di 2025 Ditetapkan Sebesar Rp394 Triliun
Anggaran Subsidi BBM Hingga LPG 3 Kg di 2025 Ditetapkan Sebesar Rp394 Triliun

Untuk subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Blak-Blakan Kondisi Subsidi dan Peluang Harga BBM Naik Imbas Minyak Mahal
VIDEO: Kemenkeu Blak-Blakan Kondisi Subsidi dan Peluang Harga BBM Naik Imbas Minyak Mahal

Kemenkeu menjelaskan kondisi anggaran subsidi termasuk bahan bakar minyak (BBM) di harga minyak mahal imbas perang Iran-Israel.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Subsidi Petamax, DPR Ingatkan Ini
Pemerintah Berencana Subsidi Petamax, DPR Ingatkan Ini

Nantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.

Baca Selengkapnya
Saksi Prabowo Jelaskan Postur Anggaran Bansos Naik di Tahun Politik
Saksi Prabowo Jelaskan Postur Anggaran Bansos Naik di Tahun Politik

Ace mengatakan jika anggaran Rp 496,8 triliun merupakan anggaran perlinsos.

Baca Selengkapnya
ESDM: Ada Opsi Menaikkan Harga BBM Subsidi
ESDM: Ada Opsi Menaikkan Harga BBM Subsidi

Pemerintah akan terlebih dahulu melaporkan hasil kajian tersebut kepada presiden sebelum menyampaikannya kepada DPR RI.

Baca Selengkapnya
Pertamax Bakal Jadi BBM Subsidi, Begini Tanggapan Pertamina
Pertamax Bakal Jadi BBM Subsidi, Begini Tanggapan Pertamina

ESDM menyiapkan rencana untuk membatasi penyaluran BBM jenis Pertalite (RON 90). Di sisi lain, kementerian juga berencana memberikan subsidi Pertamax.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Anggaran Subsidi BBM, LPG dan Listrik Rp251 Triliun di Tahun 2024
Pemerintah Siapkan Anggaran Subsidi BBM, LPG dan Listrik Rp251 Triliun di Tahun 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut disiapkan demi menjaga stabilitas harga energi.

Baca Selengkapnya
Anggaran Perlinsos 2024 Capai Rp493 Triliun, Nilainya Hampir Setara dengan Awal Pandemi
Anggaran Perlinsos 2024 Capai Rp493 Triliun, Nilainya Hampir Setara dengan Awal Pandemi

Anggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Baca Selengkapnya
Harga Solar Seharusnya Rp12.100 per Liter, Pemerintah Bakal Beri Subsidi Rp3.000 per Liter di 2025
Harga Solar Seharusnya Rp12.100 per Liter, Pemerintah Bakal Beri Subsidi Rp3.000 per Liter di 2025

Arifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Klarifikasi Menko PMK Muhadjir Dana Bansos Rp490 T: Bukan Hanya Untuk Bansos
VIDEO: Klarifikasi Menko PMK Muhadjir Dana Bansos Rp490 T: Bukan Hanya Untuk Bansos

Menko PMK Muhadjir Effendy mengklarifikasi besarnya dana untuk bantuan sosial atau bansos, Rp490 triliun

Baca Selengkapnya