Pemerintah Beri Bantuan Uang Kuliah Tunggal, Stafsus Mensesneg Minta BEM Ikut Awasi

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan menyalurkan bantuan untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) senilai Rp745 miliar pada September mendatang. UKT ini menindaklanjuti banyaknya keluhan mahasiswa akibat pandemi Covid-19.

Terkait hal tersebut, Stafsus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini, berharap agar bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terdistribusi secara tepat sasaran. Pihak kampus kata dia diharapkan dapat memprioritaskan mahasiswa yang membutuhkan.

"Mahasiswa yang membutuhkan menerima ini. Jangan sampai, penerima beasiswa lainnya juga terima. Jangan sampai mahasiswa nonaktif terima. Di sini, peran universitas betul-betul memastikan penerimanya. Data yang tepat. Pihak universitas jangan sampai mempersulit kehidupan orang tua mahasiswa yang sudah sulit di saat sekarang," kata Faldo dalam pesan singkat, Jumat (6/8).

Faldo mengajak berbagai organisasi mahasiswa untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. Dia juga mendorong agar organisasi mahasiswa bersikap lebih proaktif.

"Organisasi mahasiswa juga harus proaktif. Jangan tidur. Terutama BEM. Harus lihat kanan-kiri. Jangan-jangan ada yang butuh, tapi tidak dapat," ungkapnya.

"Harus kontak kawan-kawan, bikin posko pengaduan kalau perlu. Laporkan kepada kampus. Jangan sampai akibat WFH, fungsi kontrol yang kongkret tidak berjalan optimal. Harusnya, teman-teman BEM sudah sangat paham caranya ini," tambahnya.

Dia menjelaskan akan ada 310 ribu lebih target mahasiswa penerima manfaat dari program bantuan UKT. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki komitmen yang besar untuk mendukung kebutuhan mahasiswa yang tidak mampu.

"Penerimanya 310.508 orang. Uangnya hampir Rp750 miliar. Tiap orang bisa dapat 2.4 juta rupiah. Kalau butuh lebih, kampus yang harus cari selisihnya. Jadi, setiap mahasiswa yang butuh betul-betul terjangkau," ungkapnya.

Dia menjelaskan hal tersebut menjadi fokus pemerintah. Jokowi kata Faldo pun menekankan tidak ada tawar menawar terkait bantuan tersebut, harus disalurkan dengan pasti dan sesuai target.

"Itu fokus pemerintahan. Presiden Jokowi sangat tekankan soal ini. Tidak boleh tawar-tawar. Jangan sampai ada yang berhenti kuliah," pungkasnya.