Pemerintah Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan di Masa Pandemi
Merdeka.com - Sebagai negara maritim, Indonesia berkomitmen mewujudkan pengelolaan sektor perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Termasuk di dalamnya, peningkatan kesejahteraan nelayan sekaligus pendapatan negara dalam sektor kelautan dan perikanan.
Guna mengoptimalkan subsektor perikanan tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta masyarakat pun dapat berkontribusi serta mendukung program-program dan terobosan dalam bidang tersebut.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanafi mengatakan, pihaknya selalu berusaha mendorong kesejehteraan nelayan sebagai pelaku utama di subsektor ini.
-
Siapa yang ikut membantu KKP dalam mendorong ekonomi nelayan? Bersama Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), KKP menggelar workshop PUG pada 30 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
-
Apa saja yang didorong KKP untuk nelayan dan keluarganya? KKP terus mendorong produktivitas nelayan di Indonesia, termasuk keluarganya. Istri nelayan diajak cermat membaca peluang usaha, di antaranya mengolah ikan menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual.
-
Bagaimana KKP membantu nelayan di Cilacap meningkatkan pendapatan? Dikatakannya, operasional gudang beku portable tersebut turut menghasilkan pendapatan bersih rata-rata Rp20 juta/bulan serta menyerap 6 orang tenaga kerja langsung.
-
Kenapa KKP memberikan dukungan kepada nelayan di Cilacap? Dukungan tersebut merupakan upaya KKP mendorong budaya korporasi sekaligus membangun ekosistem hulu-hilir perikanan sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas pada 6 Oktober 2020.
-
Dimana KKP membantu pengembangan korporasi nelayan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap Jawa Tengah melalui dukungan gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
Upaya peningkatan kesejahteraan tersebut di antaranya melalui program asuransi nelayan, kelembagaan agar nelayan punya akses serta daya tawar lebih kuat, berbagai fasilitas pendanaan, juga pelatihan diversifikasi usaha. Ia menegaskan, bahwa setiap bantuan yang diberikan tersebut berdasarkan konsep bottom up (dari bawah ke atas) sehingga lebih tepat sasaran.
"Sumber pendanaan untuk dukungan tersebut dapat berasal dari pendanaan gotong royong, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang 'dikembalikan' kepada nelayan. Jadi nelayan yang besar dapat berbagi, membantu, memberikan subsidi bagi nelayan-nelayan kecil," jelas Zaini dalam Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9)-KPCPEN, Kamis (30/9).
Untuk mengubah pola pikir nelayan dalam hal pengelolaan keuangan, katanya, KKP juga mencoba membiasakan nelayan menabung. "Melalui program Kartu Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) yang juga berfungsi sebagai kartu ATM," tutur Zaini seraya menambahkan jika penghasilan nelayan sebetulnya tidak kecil, namun terkendala pengelolaan keuangannya.
Zaini tidak memungkiri, bahwa perikanan Indonesia kaya namun belum dioptimalkan. Dalam memanfaatkan kekayaan alam ini, ujarnya, penangkapan ikan harus dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
"Jadi keseimbangan faktor ekologi dan ekonomi harus tetap terjaga" tegasnya.
Terkait regenerasi nelayan, Zaini menjelaskan adanya program Bangga Menjadi Nelayan untuk meyakinkan para generasi muda bahwa profesi nelayan dapat berpenghasilan besar dan bergengsi.
Kesejahteraan nelayan juga menjadi fokus utama kegiatan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Hal ini ditegaskan oleh Ketua Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya DPP HSNI Toga Mahaji pada waktu yang sama.
Sebagai perpanjangan tangan para nelayan, Toga mengharapkan pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat mendengarkan masukan dan kebutuhan nelayan terutama para nelayan prasejahtera, serta mempertimbangkan kondisi setempat. Tujuannya, supaya program dan bantuan kesejahteraan nelayan yang diberikan dapat tepat sasaran.
Toga juga menekankan pentingnya upaya pemberdayaan nelayan pada masa paceklik, mengingat nelayan hanya melaut 8 bulan dalam setahun. "4 bulan lainnya diberdayakan misalnya melalui budidaya udang skala rumahan, sehingga mereka punya sumber pendapatan lain," ujarnya.
Terkait perbedaan sebelum dan setelah masa mandemi, Pengamat Kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim, Abdul Halim menjelaskan bahwa pandemi berpengaruh terhadap harga jual ikan, distribusi hasil tangkapan, serta menurunkan frekuensi nelayan turun ke laut.
"Mengingat Covid-19 tidak akan hilang dalam waktu cepat, kelompok nelayan perlu didampingi melakukan adaptasi dan inovasi pengelolaan sumber daya," tegas Abdul Halim.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi pembangunan ekonomi wanita nelayan, melalui pelatihan digital di koperasi nelayan. Dengan demikian, mereka memiliki keterampilan untuk memasarkan produknya melalui sistem daring.
Selain itu, pihaknya juga melakukan upaya perlingungan dan edukasi kesehatan, seperti sosialiasi protokol kesehatan hingga ke kampung-kampung nelayan yang sulit dijangkau oleh pemerintah.
Menurutnya, Indonesia telah melakukan banyak kemajuan terkait pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, sehingga dapat terus ditingkatkan.
"Sedangkan untuk menciptakan regenerasi nelayan, agar pemuda bangga menjadi nelayan perlu diciptakan sistem kerja yang menarik, jelas insentif apa yang bisa mereka peroleh, serta kepastian hukumnya," tutup Abdul Halim.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrem, utamanya di daerah pesisir.
Baca SelengkapnyaAdapun tujuan digitalisasi data keanggotaan agar pemerintah memiliki basis data keanggotaan terkait jumlah nelayan yang ada di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenjadi nelayan merupakan sebuah profesi yang memiliki resiko., tidak jarang harus berjumpa dengan badai di tengah laut.
Baca SelengkapnyaAdwil Kemendagri Amran mengungkapkan ada yang spesial tahun ini dimana ada satu kepala dinas yang mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya.
Baca SelengkapnyaKementerian seharusnya bisa memastikan ketersediaan BBM dan alat tangkap yang baik bagi nelayan.
Baca SelengkapnyaHari Nelayan Nasional merupakan momen penting dalam menghargai dan mengapresiasi peran vital para nelayan.
Baca SelengkapnyaNilai tukar nelayan belum mencapai angka yang signifikan sehingga mereka masih belum sejahtera.
Baca SelengkapnyaKKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin
Baca SelengkapnyaDinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur memberikan bantuan berupa mesin ketinting kepada kelompok nelayan di Kecamatan Teluk Pandan.
Baca SelengkapnyaHimpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) hasil Musyawarah Nasional di Bali pada 2-5 November 2023.
Baca SelengkapnyaSaat ini Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan besar dengan adanya iklim ekstrim El Nino.
Baca SelengkapnyaGelaran Bulan Bakti Kelautan Perikanan juga dimeriahkan oleh kegiatan lain yang dihadirkan Ditjen PSDKP pada 20-26 Oktober.
Baca Selengkapnya