Pemerintah serius matangkan pembentukan Badan Siber Nasional
Merdeka.com - Pemerintah menegaskan terus menggodok pembentukan Badan Siber Nasional. Mereka mengaku telah memasuki tahap finalisasi. Persiapan haru matang, sebelum dikeluarkan melalui Peraturan Presiden (Perppres).
"Jadi badan siber itu memang sudah dalam tahapan finalisasi. Tentunya nanti pada timing yang tepat akan segera disampaikan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/5).
Menurut Pramono, pemerintah memandang Badan Siber Nasional sangat penting. Badan itu akan ditempatkan di bawah Kemenko Polhukam itu nantinya akan bertugas menangkal informasi hoax atau tidak benar.
-
Apa yang dimaksud dengan Angkatan Siber TNI? Jadi bukan angkatan istilahnya. Tetapi sebuah lembaga yang khusus siber Tentara Nasional Indonesia. Di negara-negara lain pun begitu,“ kata Kang TB.
-
Siapa yang ingin membentuk Angkatan Siber TNI? Wacana angkatan siber kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk matra baru di TNI, yakni matra siber.
-
Bagaimana cara membangun Angkatan Siber TNI yang kuat? Komisi I DPR sebagai mitra TNI yang membidangi urusan pertahanan pun juga mengingatkan penting sekali pasukan siber diisi dengan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur terbaik.
-
Mengapa pembentukan Angkatan Siber TNI dipertanyakan? Menurut Hasanuddin mengatakan, regulasi yang ada saat ini belum memungkinkan satuan siber menjadi matra tersendiri di luar TNI AU, TNI AD, maupun TNI AL.
-
Bagaimana Kemkominfo ingin meningkatkan keamanan internet? “Kita harus mengenali, sadari, dan melindungi diri kita sendiri agar derasnya arus teknologi tidak berujung pada turunnya produktivitas dan bahkan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,“ Riefky Harsya mengatakan masyarakat harus cerdas, teliti, bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dan teknologi digital.
-
Bagaimana Diskominfotik NTB meningkatkan tata kelola komunikasi dan informatika? Terutama bagaimana NTB ke depan bisa menjadi katalis komunikasi dan jejaring informasi yang sehat di NTB.
"Hal-hal yang berkaitan dengan hoax yang cepat atau lambat itu akan mengganggu sistem demokrasi kita. Sehingga dengan demikian kalau ada badan yang menangani itu akan lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, Badan Siber Nasional nantinya akan bertugas melakukan proteksi bukan melakukan penegakan hukum. Pasalnya, penegakan hukum beda di tangan kepolisian dan kejaksaan.
Badan Siber Nasional, lanjut Teten, akan bertugas untuk menjaga dan mempertahankan sistem data pemerintahan."Lalu, mengidentifikasi bahaya-bahaya yang bisa digunakan untuk kejahatan," kata Teten.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menegaskan pembentukan Badan Siber Nasional bukan perkara mudah. Menurut Wiranto, pembentukan tak semudah seperti membentuk sebuah organisasi masyarakat (ormas).
"Tunggu saja, namanya proses perlu hal-hal yang dipersiapkan seperti perkantorannya, personelnya atau cakupan tugasnya. Enggak segampang membentuk organisasi, ormas misalnya. Ini cukup rumit karena banyak syarat yang harus kita penuhi," kata Wiranto di Kantornya, Senin (15/5).
Meski demikian, Wiranto menegaskan pemerintah terus berupaya agar Badan Siber Nasional segera terbentuk. Terlebih, ia mengaku telah melakukan koordinasi dari sejumlah negara saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Maka, tak lama usai dibentuk, Badan Siber Nasional telah memiliki koneksi dengan negara lain.
"Kegiatan kami tidak terhenti. Kami sudah koordinasi dengan berbagai organisasi siber dunia. Saya paling tidak sudah berkunjung ke tiga negara yang membicarakan siber ini. Jadi, saya kira begitu kami bentuk, sudah punya hubungan dengan berbagai negara," ujarnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi sudah memerintahkan Panglima TNI untuk membentuk angkatan siber.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaNamun dia mengatakan penerapan PPN 12 persen masih sekadar rencana yang perlu dibahas lebih lanjut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaAset sitaan dari kasus BLBI dihibahkan pemerintah kepada kementerian dan lembaga untuk dimanfaatkan.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membuka rekrutmen khusus untuk masyarakat yang memiliki kemampuan terkait IT.
Baca SelengkapnyaPermendag 8 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang. Antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas dll.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaRancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB
Baca Selengkapnya