Pemerintah tutup opsi operasi militer untuk bebaskan sandera?
Merdeka.com - Sudah 17 hari, atau tepatnya 26 Maret 2016 sejak kelompok garis keras Abu Sayyaf yang berada di Filipina melaporkan telah menangkap dan menyandera 10 pelaut Indonesia. Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, kelompok Abu Sayyaf meminta uang tebusan 50 juta peso untuk 10 WNI.
Hingga hari ini, pemerintah Indonesia bersikeras untuk tak menuruti kemauan kelompok Abu Sayyaf. Pemerintah beralasan, Indonesia tidak mau ditekan oleh kelompok kejahatan.
"Pemerintah tidak mau ditekan siapa pun. Apalagi ini oleh perampok, milisi, atau siapa pun. Pemerintah tidak mau karena hal itu kemudian harus membayar 50 juta peso seperti yang diminta. Tidak," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kompleks Istana, Kamis (31/4).
-
Bagaimana Mayjen Panggabean menyelamatkan diri dari bahaya? Panggabean Diinapkan di Sebuah Mess Pabrik Rokok Panggabean merasa sangat berterima kasih pada penjaga mess itu.Apalagi dia dengan sukarela memberikan sebuah kemeja putih untuk pakaian ganti seragam Mayjen Panggabean.
-
Siapa yang menolak dipayungi di Bandara Indonesia? Jackie Chan (berpakaian biru putih) terlihat keluar dari pesawat. Dia telah diantisipasi oleh staf dan sekuriti. Orang-orang yang sudah menunggu kedatangan Jackie Chan langsung melihat dia tersenyum. Dengan tidak banyak basa-basi, aktor yang terkenal sering berakting tanpa menggunakan stuntman itu langsung berjalan dengan cepat.
-
Di mana WNI dievakuasi ke? Pagi ini, saya menerima laporan bahwa mereka telah sampai di Suriah, melalui Damaskus dengan selamat.
-
Kenapa para jenderal diculik? Para Jenderal Angkatan Darat dituding sebagai Dewan Jenderal, mereka tidak loyal dan berniat mengkudeta Presiden Sukarno.
-
Siapa yang menyelamatkan Mayjen Panggabean? Bantuan seseorang menyelamatkan Mayjen Panggabean. Pagi Hari Tanggal 1 Oktober 1965, Situasi Serba Tak Jelas Terjadi penculikan pada para jenderal Angkatan Darat di Jakarta.
-
Siapa yang ditangkap? Seorang pria di China utara ditangkap oleh pihak kepolisian setelah ia membuat surat penangkapan palsu untuk dirinya sendiri di media sosial.
Sejumlah cara pun telah ditempuh pemerintah Indonesia untuk membebaskan warganya tersebut. Salah satunya dengan mengajukan operasi militer ke pemerintah Filipina. Militer Filipina memiliki prinsip tersendiri, sehingga sulit mengizinkan pasukan asing terlibat dalam pembebasan sandera itu.
"Berdasarkan konstitusi, negara kami tidak mengizinkan adanya pasukan asing tanpa perjanjian khusus," kata juru bicara AFP, Brigadir Jenderal Restituto Padilla saat dihubungi wartawan, Rabu (30/4).
Sayangnya, opsi yang dipilih militer Filipina berbuah bencana. Sebanyak 18 tentara Filipina tewas saat mencoba menyerbu markas Abu Sayyaf di Pulau Jolo, Basilan.
Menyikapi tragedi tersebut, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan, membebaskan sepuluh warga Indonesia disandera kelompok Abu Sayyaf di Pulau Basilan, Filipina, tidak bisa dengan gegabah. Alasannya karena menyangkut masalah keselamatan korban.
"Kita prosesnya negosiasi. Nego jadinya. Ada juga diplomasi. Kalau operasi militer, sandera kita dibunuh gimana? Nanti marah, disangkanya kok enggak bisa dilindungi," kata Ryamizard usai menghadiri Penataran Kader Organisasi (Takorna) XIV FKPPI di Secapa AD, Jalan Hegarmanah, Kota Bandung, Senin (11/4).
Pernyataan senada juga diungkapkan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. Menurutnya, pemerintah tak perlu menggerakkan pasukan militer untuk membebaskan 10 WNI yang ditawan kelompok Abu Sayyaf. Sebab sebelumnya operasi militer Filipina memakan korban 18 prajurit di tangan kelompok Abu Sayyaf.
"Dengan kasus gagalnya operasi militer yang terakhir semakin membuktikan, kalau militer Filipina aja tidak mampu bagaimana kita bisa menjamin kalau misalnya pihak keamanan dari Indonesia di sana. Ini kan lebih beresiko lagi. Beresiko terhadap sandera dan pasukan yang kita kirim walaupun itu gabungan TNI-Polri," ujar Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).
Menurut Politikus PKS ini, gagalnya operasi militer tersebut memberikan isyarat penting bagi Indonesia. Menurutnya justru pemerintah harus mengedepankan diplomasi berasaskan rasa kemanusiaan.
"Kita harus lebih mempertimbangkan pendekatan-pendekatan kemanusiaan melalui jalur negosiasi. Walaupun ini tidak mengenakkan kita, tapi dalam prioritas kita terkait keselamatan mereka memang mau tidak mau," tuturnya. (mdk/amn)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima TNI menyatakan tidak akan memakai operasi militer dalam pembebasan Pilot Susi Air.
Baca SelengkapnyaTNI membocorkan dalam waktu dekat akan mengumumkan kabar baik terkait pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.
Baca SelengkapnyaPilot Susi Air, Kapten Philips Mertens, sudah disandera KKB sejak Februari 2023 silam.
Baca SelengkapnyaHampir satu tahun pilot Susi Air disandera KKB Papua.
Baca SelengkapnyaPilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, disandera KKB sejak Februari 2023 lalu.
Baca Selengkapnya“Saya kira tidak, tidak ada tekanan sama sekali," tegas Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Polkam Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah.
Baca SelengkapnyaPilot Susi Air akhirnya dibebaskan OPM pada Sabtu (21/9).
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berusaha membebaskan pilot Susi Air, Captain Philip Mark Mehrtens. Pria berkebangsaan Selandia Baru itu masih disandera KKB Papua.
Baca SelengkapnyaTNI akan menggunakan pendekatan soft power dengan dialog yang dilakukan tokoh masyarakat dan beberapa pejabat daerah.
Baca SelengkapnyaPernyataan Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen Izak Pangemanan.
Baca SelengkapnyaDia pun menilai, penyelesaian polemik Pilot Susi Air dengan KKB berjalan tanpa kekerasan karena kerja sama semua pihak.
Baca SelengkapnyaMeskipun bisa melaksanakan operasi tempur, aparat TNI-Polri mengantisipasi jatuhnya korban jiwa dalam pembebasan Kapten Philips Mark Merthens.
Baca Selengkapnya