Pemkab Banyuwangi Raih E-Purchasing Awards Jatim 2023

Merdeka.com - Kabupaten Banyuwangi menyabet penghargaan E-Purchasing Awards 2023 dari Pemprov Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi meraih peringkat kedua kabupaten/kota se-Jatim dengan transaksi terbanyak dalam pemanfaatan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog lokal, dengan total transaksi sebesar Rp127,96 miliar.

E-Purchasing Awards diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi, Dwi Yanto, yang mewakili Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Surabaya, Senin (29/5).

Bupati Ipuk menjelaskan pihaknya terus mendorong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal. Selain diyakini bakal lebih mudah, cepat, transparan, serta akuntabel, pengadaan elektronik adalah bentuk komitmen sekaligus penguatan untuk memaksimalkan pengadaan barang dan jasa produk-produk UMKM serta mendorong serapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Kami terus berkomitmen memanfaatkan e-katalog lokal untuk memberdayakan UMKM naik kelas dan berdaya saing. Harapannya ini bisa mengembangkan usaha kecil menjadi menengah, hingga besar,” kata Ipuk.

Pemkab terus meningkatkan peran UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Saat ini, total sudah ada 700 UMKM yang mendaftar di e-katalog, yang mayoritas adalah UMKM lokal. Mulai dari kuliner, suvenir, alat tulis kantor, aspal, jasa servis kendaraan, dan sebagainya.

“Harapan kami dengan masuknya UMKM lokal dalam e-katalog, maka penetrasi produk UMKM semakin meluas dan terserap market lebih besar,” beber Ipuk.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dwi Yanto menambahkan Banyuwangi diapresiasi Pemprov Jatim lantaran mampu mencapai realisasi transaksi e-katalog hingga Rp. 127,96 miliar dalam pengadaan barang/jasa di tahun 2022.

“Menurut data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tahun 2022 lalu tercatat prosentase transaksi pengadaan barang/jasa Banyuwangi lewat e-katalog tertinggi di Indonesia dilihat dari perbandingan besaran APBD-nya. Dan tahun ini, juga terus kita genjot transaksinya, kita dorong lebih banyak UMKM untuk ikut masuk e-katalog lokal,” kata Dwi.

Berdasarkan data e-purchasing se-Provinsi Jatim hingga 22 Mei 2023, realisasi transaksi Banyuwangi telah mencapai 285,74 miliar. Nilai ini meningkat dari tahun lalu. “Kita terus dorong OPD gunakan produk dalam negeri, terlebih produk lokal kita. Bahkan kita juga mengimbau, kalau OPD berkegiatan di kecamatan A, maka pesanannya menggunakan UMKM setempat,” urai Dwi.

Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, pemkab melakukan sejumlah pendampingan kepada pelaku usaha kecil. Pelatihan juga digeber untuk meningkatkan kualitas produk UMKM.

“Bahkan setiap kegiatan Bupati Ngantor di Desa dibuka gerai pengurusan perijinan untuk usaha-usaha mikro. Selain itu juga ada pendampingan untuk pendaftaran e-katalog,” tutup Dwi. (*) (mdk/hrs)