Pemkot Bekasi bakal anggaran Rp 180 miliar untuk program kartu sehat

Merdeka.com - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan anggaran sebesar Rp 180 miliar untuk membiayai kartu sehat berbasis nomor induk kependudukan tahun depan. Anggaran sebesar itu naik dua kali lipat dari tahun ini sebesar Rp 90 miliar.

"Anggaran sebanyak itu untuk meng-cover 25 persen warga Kota Bekasi," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Kusnanto Saidi, Minggu (12/11).

Angka 25 persen diambil dari rata-rata warga Kota Bekasi yang sakit selama tiga tahun terakhir. Adapun jumlah penduduk di daerah yang ada di timur DKI Jakarta tersebut mencapai 2,7 juta jiwa.

Sementara pemegang kartu sehat saat ini sudah mencapai 300 ribu lebih, jumlah itu akan terus bertambah karena jumlah keluarga mencapai 600 ribu lebih. Adapun syarat mendapatkan kartu sehat cukup mempunyai e-KTP Kota Bekasi.

"Nilai yang diusulkan sudah diperhitungkan, kalau kurang nanti akan ditambah pada APBD Perubahan," kata dia.

Kartu sehat berbasis NIK mulai digulirkan Pemkot Bekasi tahun ini. Di tahun pertama diusulkan Rp 90 miliar melalui APBD murni Rp 75 miliar, dan APBD Perubahan Rp 15 miliar. Hingga November ini sudah terserap Rp 70 miliar, dengan pengguna kartu sehat sebanyak 70 ribu kartu.

"Kami optimis anggaran ini cukup sampai dengan akhir tahun anggaran," kata Kusnanto.

Anggota Komisi D DPRD, Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri mendukung rencana pemerintah menambah anggaran untuk kesehatan. Sebab program tersebut tentunya pro dengan masyarakat.

"Selama masih pada jalurnya kami dukung, kami juga terus mengawasi," kata dia.