Penanganan Covid-19 Tetap Prioritas dalam APBD Tahun Anggaran 2021
Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menyatakan Perda APBD TA 2021 Provinsi Jabar sudah sejalan dengan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satunya memprioritaskan penanganan Covid-19.
Hal ini mengemuka saat menghadiri Rapat Lanjutan Pembahasan Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait Evaluasi Perda APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar di Hotel Intercontinental, Kota Bandung, Selasa (29/12/2020).
"Dari enam kebijakan belanja khusus, kita tidak terlalu sukar untuk menyesuaikan kembali karena pada dasarnya kita sudah mengalokasikan di dalam rancangan yang dievaluasi oleh Kemendagri," kata Setiawan.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Mengapa vaksinasi penting untuk JE? Terkait dengan program pemerintah, Mei sepakat dengan pentingnya pelaksanaan vaksinasi yang menyasar anak usia 9 bulan hingga 15 tahun.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Apa saja yang menjadi fokus Pemkot Bandung untuk meningkatkan kesehatan? Pemerintah Kota Bandung sudah menuangkannya dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 antara lain: menurunkan angka kematian Ibu, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting, menurukan angka kejadian penyakit, serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.
Salah satu rekomendasi yang harus disesuaikan berkaitan dengan penanganan Covid-19. Sebab, Kemendagri mengusulkan untuk menyiapkan sarana dan prasarana vaksinasi Covid-19.
"Kita harus menyiapkan untuk laboratorium yang sifatnya mobile, yang standarnya BSL2. Dan itu semua sudah kita sesuaikan di dalam usulan penetapan yang dibahas dengan DPRD Jabar," ucapnya.
Menurut Setiawan, setelah pembahasan dengan DPRD Jabar terkait evaluasi Kemendagri, Perda APBD TA 2021 akan segera ditetapkan. Adapun volume APBD TA 2021 Provinsi Jabar sekitar Rp44 triliun.
"Sebelum evaluasi Kemendagri kita harus ada persetujuan dari DPRD Provinsi Jabar. Persetujuan ini telah kita selesaikan pada 23 November 2020 lalu," ucapnya.
"Setelah persetujuan dari DPRD itu baru rancangan, disampaikan ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi. Kemudian, dibahas kembali yang menjadi rekomendasi Kemendagri lalu disampaikan ke DPRD Jabar, dan setelah itu ditetapkan menjadi APBD 2021," imbuhnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.
Baca SelengkapnyaPernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca SelengkapnyaIntroduksi vaksin dengue bertujuan mencegah penyebaran demam berdarah.
Baca Selengkapnya"Dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah akan pentingnya kesiapan dalam menghadapi potensi pandemi yang mungkin terjadi di masa depan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meneken Perpres ini 4 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaMulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaPinjaman itu untuk memperbaiki fasilitas perawatan kesehatan primer dan laboratorium kesehatan.
Baca SelengkapnyaRencana pemberian booster ketiga ini buntut kembali meningkatnya kasus Covid-19.
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat telah memanfaatkan SIPD RI dalam melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi penggunaan APBD.
Baca Selengkapnya