Penduduk ilegal di Nusakambangan capai ribuan, pemkab kewalahan

Merdeka.com - Keberadaan penduduk ilegal yang berada di Pulau Nusakambangan Cilacap kian meresahkan. Pertumbuhan penduduk ilegal di pulau penjara tersebut meningkat tiga kali lipat pada tahun 2012 dibanding tahun 2006.

Dari catatan Pemkab Cilacap, pada tahun 2006, jumlah penduduk ilegal sekitar 100 keluarga, namun pada tahun 2012 meningkat menjadi 325 keluarga atau sekitar seribu jiwa. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Cilacap, Ditiasa Pradipta kepada wartawan, Senin (27/10), pihaknya seringkali menertibkan penduduk ilegal tersebut, namun kenyataannya semakin bertambah.

"Kami tidak mampu mengawasi setiap sudut Nusakambangan, apalagi secara hukum, merupakan bagian dari wilayah Kementerian Hukum dan HAM," ucanya.

Ia mengemukakan, pihaknya mendorong agar dibentuk tim yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan pemerintah pusat. Lebih jauh, ia mengemukakan, sebelumnya pada tahun 2006, para perambah hutan liar di Pulau Nusakambangan hanya terkonsentrasi di wilayah Selokrejo, tetapi saat ini sudah banyak ditemukan gubuk-gubuk liar milik perambah di Pulau Nusakambangan barat.

Dari informasi yang dihimpun, sebagian besar perambah tersebut merupakan warga masyarakat dari Jawa Barat, seperti Pangandaran dan Ciamis. Tidak hanya dari Jawa Barat, perambah lainnya diketahui berasal dari Kecamatan Patimuan, Bantarsari, dan Kedungreja, Cilacap dan ada juga yang berasal dari Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Mirza Zulkarnaen mengakui keberadaan penduduk ilegal cukup sulit ditindak, karena ada beberapa yang sudah punya KTP. Untuk menanganinya, ia setuju jika penanganan persoalan ini melibatkan pemerintah pusat.

"Keberadaan mereka sangat rentan menyebabkan gangguan keamanan di lingkungan kawasan penjara," ucapnya.