Permohonan PK Kasus Pembunuhan Vina di Cirebon Ditolak MA, Apa Alasannya?

Mahkamah Agung menolak permohonan PK dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon, menegaskan sikap tegas lembaga peradilan terhadap dasar hukum yang diajukan.

Mahkamah Agung (MA) telah mengambil keputusan untuk menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh delapan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky (Eky) di Cirebon. Keputusan ini didasarkan pada penilaian hakim yang menyatakan bahwa tidak terdapat kekhilafan dalam putusan sebelumnya dan bukti baru atau novum yang diajukan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 263 KUHAP.

Putusan ini menegaskan bahwa pengajuan PK harus didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat. Meskipun kuasa hukum terpidana telah menghadirkan sejumlah bukti, termasuk hasil ekstraksi percakapan dan pencabutan kesaksian dari saksi kunci, MA tetap berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai novum.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai alasan penolakan PK oleh Mahkamah Agung, kronologi pengajuan PK, serta tanggapan dari berbagai pihak mengenai keputusan tersebut. Informasi ini dirangkum oleh Merdeka.com pada Selasa (17/12).

Penolakan PK Terpidana Kasus Vina Cirebon Dilakukan Dalam Sidang

Delapan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi di Cirebon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dibagi menjadi dua perkara. Perkara pertama diajukan oleh dua terpidana, sedangkan perkara kedua diajukan oleh lima terpidana lainnya. Selain itu, Saka Tatal, seorang terpidana anak yang kini telah bebas, juga mengajukan permohonan PK. Saka berusaha membersihkan namanya dari keterlibatan dalam kasus tersebut.

Jubir Mahkamah Agung, Yanto, menyampaikan informasi terkait permohonan tersebut, "Terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK) terpidana dalam perkara Vina Cirebon, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan, pada hari Senin (16/12), dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) para terpidana." Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan terkait kasus Vina Cirebon, yang ditayangkan di YouTube Liputan6.

Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan PK: Tidak Ada Bukti Baru Sesuai Pasal 263 ayat 2 KUHP

Yanto, selaku Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), mengungkapkan bahwa penolakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) disebabkan oleh tidak adanya kesalahan dalam putusan hakim pada tingkat sebelumnya, baik dalam aspek fakta maupun hukum. Ini menunjukkan bahwa proses hukum yang dijalankan oleh hakim di Pengadilan Negeri hingga tingkat kasasi telah dilakukan dengan baik dan benar.

Lebih lanjut, MA berpendapat bahwa bukti baru atau novum yang diajukan oleh para terpidana tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan PK tersebut, antara lain, tidak terdapat kekhilafan judex facti dan judex juris, dalam mengadili para terpidana dan bukti baru atau novum yang diajukan terpidana, bukan merupakan bukti baru, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 263 ayat 2 KUHAP," jelas Yanto. Dengan demikian, keputusan MA menunjukkan bahwa seluruh tahapan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengapa Novum Tidak Dianggap Sebagai Bukti Baru?

Dalam proses Peninjauan Kembali (PK), tim kuasa hukum dari para terpidana mengajukan sejumlah bukti baru. Bukti-bukti tersebut meliputi hasil ekstraksi percakapan dari ponsel, pengakuan saksi kunci yang telah mencabut kesaksiannya, serta dugaan adanya fakta baru yang menunjukkan bahwa peristiwa itu sebenarnya adalah sebuah kecelakaan. Namun, majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai novum, yang seharusnya bersifat baru dan memiliki signifikansi untuk mempengaruhi keputusan yang telah diambil.

Majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup kuat untuk mengubah putusan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum tetap harus berpegang pada kriteria yang jelas dalam menilai validitas bukti yang diajukan dalam PK. Sebagaimana diungkapkan, "bukti-bukti tersebut tidak memenuhi kriteria novum yang harus bersifat baru dan signifikan untuk memengaruhi putusan." Oleh karena itu, keputusan majelis hakim tetap pada putusan awal yang telah ditetapkan.

Respons Kuasa Hukum dan Pihak Keluarga Terpidana

Pengacara terpidana mengungkapkan rasa kecewa mereka terhadap keputusan Mahkamah Agung yang dianggap sebagai sebuah tragedi dalam sistem hukum. Mereka meyakini bahwa bukti yang telah diajukan seharusnya cukup untuk dipertimbangkan kembali oleh pihak berwenang.

Sementara itu, keluarga terpidana merasakan kesedihan yang mendalam akibat keputusan tersebut, yang mereka anggap telah memupuskan harapan untuk mendapatkan keadilan. Meskipun demikian, pengacara tersebut menegaskan bahwa mereka akan terus mencari alternatif hukum lainnya untuk mengatasi situasi ini.

Tim Peradi yang mendampingi Peninjauan Kembali (PK) untuk terpidana dalam kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso, dalam pernyataannya kepada Liputan6 Regional, menyatakan bahwa mereka telah berusaha menghadirkan bukti baru, namun belum dianggap sebagai novum oleh pihak pengadilan. "Kami sudah menghadirkan fakta yang belum terungkap sebelumnya, seperti ekstraksi ponsel Widi. Ahli kami, dengan izin majelis, tinggal di Cirebon selama dua minggu untuk membuktikan adanya percakapan pada waktu yang dituduhkan saat dugaan pembunuhan terjadi pukul 22.14 WIB," ujarnya.

Dia juga menambahkan, "Kedua saksi yang melihat insiden tersebut menyatakan bahwa itu bukanlah pembunuhan, melainkan sebuah kecelakaan. Apakah itu bukan novum? Semua bukti ini telah kami sajikan dalam persidangan PK," tegasnya. Dengan semangat untuk memperjuangkan keadilan, mereka berharap agar semua bukti yang ada dapat dipertimbangkan dengan adil.

Implikasi Penolakan PK Terhadap Kasus Ini

Penolakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung menegaskan bahwa jalannya proses hukum telah sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan adanya keputusan ini, para terpidana diwajibkan untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk hukuman penjara seumur hidup.

Selain itu, putusan ini menyampaikan pesan penting bahwa pengajuan PK harus dilengkapi dengan bukti baru yang kuat. Bukti tersebut harus mampu menunjukkan adanya kesalahan dalam keputusan yang telah diambil sebelumnya, sehingga dapat menjadi dasar untuk mengubah putusan yang ada.

Apa yang menjadi alasan MA menolak permohonan kasasi terpidana dalam kasus Vina Cirebon?

MA menolak permohonan PK dengan alasan bahwa tidak terdapat kekhilafan dalam putusan hakim sebelumnya. Selain itu, novum yang diajukan oleh pemohon juga dinyatakan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.

Apa yang dimaksud dengan novum dalam PK?

Novum merujuk pada bukti baru yang sebelumnya tidak diketahui dan memiliki potensi untuk memengaruhi keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks hukum, keberadaan novum sangat penting karena dapat membuka peluang untuk peninjauan kembali suatu perkara yang telah diputuskan.

Siapa saja yang mengajukan Peninjauan Kembali dalam kasus Vina?

Dalam kasus pembunuhan Vina, terdapat delapan orang yang telah dijatuhi hukuman. Salah satu dari mereka adalah seorang anak yang bernama Saka Tatal

Apa tindakan hukum yang dapat diambil setelah Peninjauan Kembali (PK) ditolak?

Setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) ditolak, terdapat beberapa alternatif hukum yang dapat ditempuh. Di antara opsi tersebut adalah pengajuan grasi, amnesti, atau jika ada bukti baru yang valid, maka PK kedua dapat diajukan.