Pilwalkot Malang dianggarkan Rp 30,2 miliar

Merdeka.com - Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang tahun 2018 dianggarkan pembiayaan sebesar Rp 30,2 miliar. Dari angka tersebut, sekitar Rp 10 miliar akan dicairkan tahun 2017, sementara sisanya pada 2018.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Zainudin mengatakan, semula usulan yang diajukan sebesar Rp 30,9 miliar. Namun yang disetujui 30,2 miliar.

Zainudin mengatakan anggaran Rp 10 miliar yang cair tahun ini akan dialokasikan di antaranya untuk sosialisasi, rekrutmen panitia adhoc, honor, bimtek dan keperluan perkantoran. Angka tersebut, kata Zainudin mengalami peningkatan dibandingkan Pilwali 2014. Kenaikan terjadi sebesar sekitar Rp 12 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 18 miliar.

Kenaikan diakibatkan salah satunya karena faktor inflasi nilai uang, selain itu juga karena perubahan aturan sehingga mengubah peruntukan anggaran. Salah satunya tentang biaya kampanye untuk pasangan calon yang keseluruhan ditanggung oleh KPU.

"Kalau Pilkada tahun lalu tidak ada pos kampanye untuk pasangan calon. Sesuai ketentuan yang baru, biaya kampanye pasangan calon ditanggung oleh negara," katanya, Jumat (7/7).

Kendati usulannya dipangkas sekitar Rp 700 juta, Zainudin yakin dana tersebut akan mencukupi untuk keseluruhan proses Pilkada. Pemotongan sendiri terjadi karena Pilwali berlangsung bersamaan dengan Pilgub Jawa Timur. Sehingga beberapa pos dibiayai oleh Pemerintah Propinsi.

"Lebih dari cukup, kecuali dalam keadaan memaksa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Insya Allah lebih dari cukup," katanya.

Zainudin juga meminta agar seluruh stakeholder dan masyarakat saling mengawasi penggunaan dana tersebut sehingga 'selamat' hingga selesai pelaksanaan. Sehingga penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Wali kota Malang menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan Pilkada tahun 2018 dengan aman dan lancar. Selain itu, penggunaan anggaran harus sesuai ketentuan dan harus dipertanggungjawabkan.

"Angka Rp 30 miliar itu harus dimaksimalkan sesuai dengan aturan dan kebutuhan yang bisa dipertanggungjawabkan," katanya. (mdk/eko)