PKS Kritik Penerbitan Perpres KPK
![PKS Kritik Penerbitan Perpres KPK](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2019/12/30/1136981/540x270/pks-kritik-penerbitan-perpres-kpk.jpg)
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera PKS mengkritik rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, perpres itu tengah diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, Perpres tersebut sebaiknya tidak memberikan kesan bahwa pemerintah tengah berupaya mengendalikan KPK. Jika demikian, maka kerja KPK menjadi tidak maksimal.
"Sebab kalau demikian teksnya, maupun pengesanannya, maka itu akan membenarkan pengesanan bahwa KPK sekarang dibonsai untuk menjadi di bawah kekuasaan eksekutif," ungkapnya, saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
-
Apa itu PPPK? Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I resmi diumumkan hari ini, Selasa (24/12).
Menurut, masyarakat tentu berharap Komisi Antirasuah tersebut menjadi lembaga independen. "Itulah yang memungkinkan dia memainkan peran maksimal untuk memberantas korupsi. Dengan adanya UU yang baru, dan dengan adanya kondisi yang baru, saya kira bukan berarti menghilangkan independensi daripada KPK," jelas dia.
"Karenanya, menurut saya, semestinya Perpres-nya tidak dalam rangka untuk mengesankan dan apalagi menentukan bahwa KPK itu berada di bawah, dalam tanda kutip, di bawah kepresidenan," imbuhnya.
Meskipun status KPK tidak seperti, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi yang disebut dalam UUD 1945, tapi independensi KPK harus setara dengan lembaga-lembaga tersebut.
"Sehingga dengan demikian, maka dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang maksimal untuk memberantas korupsi atau pun untuk melakukan pencegahan korupsi," ujar dia.
Karenanya, dia memandang jika pemerintah memang serius untuk memperkuat KPK, maka aturan-aturan yang dapat menekan kinerja KPK sebaiknya tidak dikeluarkan. "Kalau ingin dikembalikan KPK pada posisi yang kuat sebagaimana diharapkan masyarakat ya menurut saya tidak perlu aturan-aturan semacam itu," kata dia.
"Aturan yang mengekang dan atau aturan yang membatasi, tumpang tindih dan membuat KPK tidak bisa melaksanakan kewenangannya secara maksimal," tegas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Anggap Tidak Sah, Kubu Hasto Bakal Gugat Keabsahan Pimpinan KPK 2024-2029 ke MK](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2025/1/29/1738121466086-3fjrw.jpeg)
Kubu Hasto menilai, Setyo dan pimpinan KPK periode 2024-2029 merupakan produk gagal karena hasil pilihan Jokowi.
Baca Selengkapnya![Harapan KPK ke Presiden Terpilih, Segera Sahkan RUU Perampasan Aset](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/13/1702450833058-m8b58.jpeg)
Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca Selengkapnya![Menko Kumham Yusril Bertemu Pimpinan KPK, Bahas RUU Perampasan Aset hingga Seleksi Capim](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/11/8/1731044818637-247ae.jpeg)
Tiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.
Baca Selengkapnya![Apakabar Kelanjutan Seleksi Capim KPK, Ini Kata Nuruf Ghufron](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/11/5/1730813562745-2bup9.jpeg)
Sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.
Baca Selengkapnya![Megawati ke KPK: Awas Ya Kalau Coba-Coba](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/22/1724316102498-jcsq9.jpeg)
Mengawati menganggap anak buahnya dalam beberapa waktu belakangan selalu menjadi target diperiksa KPK terkait dugaan kasus korupsi.
Baca Selengkapnya![PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/4/1717456329645-ucnxx.jpeg)
Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.
Baca Selengkapnya![Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan dan Dewas KPK hingga 20 Desember 2024](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/20/1703067037230-qmpku.jpeg)
Jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK semula berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.
Baca Selengkapnya![Revisi UU Pilkada Bentuk Korupsi Kebijakan, ICW Minta Pembahasan Dihentikan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/22/1724291726752-499s8.jpeg)
Revisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.
Baca Selengkapnya![PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/28/1716888324030-msv4a.jpeg)
Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca Selengkapnya![VIDEO: Perintah Presiden Prabowo untuk Ketua KPK: Pantau Anggaran, Jangan Ada Pemborosan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/12/17/1734419641656-pi88i.jpeg)
Setyo menyampaikan, Presiden Prabowo tidak ingin ada pemborosan anggaran di kabinetnya
Baca Selengkapnya![Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/6/1701842187783-evsbj.jpeg)
PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca Selengkapnya![VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/6/1701860286502-q64fj.jpeg)
Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.
Baca Selengkapnya