PLN Catat 132 Kali Gangguan Listrik akibat Layang-Layang di Bali

Merdeka.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (PLN UID) Bali mencatat 132 kali terjadi gangguan pasokan listrik akibat layang-layang. Gangguan itu terjadi selama kurun waktu hampir 2,5 tahun dari 2021 hingga Juni 2023.

Manager Komunikasi PLN UID Bali I Made Arya mengatakan, gangguan listrik akibat layang-layang di pertengahan tahun 2023 sudah hampir menyamai tahun 2022. "Ini baru akan masuk Juli (2023) gangguan yang disebabkan oleh layang-layang sampai bulan Juni ini sudah mencapai gangguan di tahun 2022. Artinya apa, gangguan satu tahun yang lalu (2022) sudah tercapai sampai hari ini. Ini boleh saya bilang musim layangan belum mulai," kata Arya di Denpasar, Bali, Selasa (27/6).

Ia menerangkan, pada tahun 2021, petugas PLN Bali 318 kali menurunkan layangan. Pada 2022 terjadi 168 kali gangguan. Sementara Januari hingga Juni 2023 terjadi 213 kali layangan tersangkut di Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

Kemudian, gangguan pasokan listrik akibat layang-layang di jalur transmisi 150 kilovolt (kV) dari tahun 2021 hingga Juni 2023 total sebanyak 12 kali.

"Ini belum mulai musim layangan. Di (Bulan Januari hingga Juni 2023 ) sudah dua kali (gangguan di jalur transmisi 150 kV) akibat layangan, di tahun 2021 ada enam gangguan dan di tahun 2022 ada empat gangguan," imbuhnya.

Sementara, untuk gangguan di 20 kV atau jaringan listrik menengah tercatat 120 gangguan jaringan listrik akibat layangan dari 2021 hingga Juni 2023. Pada tahun 2021 terjadi 65 kali gangguan, tahun 2022 28 kali, serta pada Januari hingga Juni 2023 terjadi 27 kali gangguan.

"Artinya, jumlah gangguan yang tercapai di tahun lalu sudah tercapai baru setengah tahun," jelasnya.

Kerugian akibat gangguan layangan itu belum dihitung. Namun, gangguan yang paling banyak terjadi di kawasan Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan, Bali.

"Itu, secara garis besar. Kalau daerah (Kabupaten) Karangasem tidak begitu dan di Kabupaten Jembrana sedikit dan yang lainnya tidak terlalu besar. Mungkin tradisi masyarakat di sana tidak ada menaikkan layangan seperti di Denpasar atau Badung," ujarnya.

Pihaknya juga mengimbau, kendati menaikkan layangan sudah menjadi budaya di Pulau Bali, dan tidak mungkin dihilangkan. Namun, bahaya pemain layangan itu dan gangguan pada jaringan listrik dapat diminimalisasi.

"Di mana jaringan listrik menyangkut khalayak hidup orang banyak, jaringan listrik termasuk objek vital nasional. Tidak tertutup juga kalau sampai menyebabkan kerugian yang besar, itu bisa ke ranah hukum. Karena PLN tidak akan melaporkan, PLN itu masuk aset objek vital nasional. Jadi kalau terjadi pihak kepolisian pasti akan melakukan action kalau layangan itu mengganggu kepentingan orang banyak," ujarnya. (mdk/yan)