Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Polri minta angka survei jangan jadi patokan pemenang Pilgub DKI

Polri minta angka survei jangan jadi patokan pemenang Pilgub DKI Boy Rafli Amar. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia ikut berkomentar perihal banyaknya lembaga yang merilis hasil survei Pilgub DKI Jakarta. Polri mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan hasil survei sebagai patokan hasil Pilgub nanti.

"Kami ingatkan ke masyarakat hasil survei bukan kepastian. Mohon maaf saya katakan seperti ini kepada yang melakukan survei, yang kita perlukan hasil konkret dari hasil nanti apapun hasil itu, dia bisa sejalan, bisa juga tidak sejalan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/4).

Boy mengatakan hal tersebut agar masyarakat tidak menjadikan hasil survei sebagai hasil akhir dari Pilgub DKI nanti. Apalagi, hasil survei dijadikan alasan pendukung calon untuk meributkan hasil akhir penghitungan suara Pilgub DKI.

Orang lain juga bertanya?

"Kami hanya perlu menyampaikan agar tidak diyakini itu kepastian. Hasil survei bukan kepastian. Hasil real dari 13 ribu TPS," ujar dia.

"Itu bisa dijadikan rujukan, tetapi survei bukan kepastian. Yang dapat kita pastikan hasil resmi," timpal Boy.

Kendati begitu, Boy menyampaikan permohonan maaf kepada pihak lembaga survei terkait hal ini. Dia meminta masyarakat khususnya warga DKI menunggu hasil penghitungan suara resmi yang dilakukan oleh KPU Daerah DKI.

"Sekali lagi ke pengelola survei saya mohon maaf, hasil survei bukan kepastian. Kita tunggu hasil penghitungan resmi itu," pungkas Boy.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Poltracking Jelaskan Proses Survei Pilkada Jakarta, Tegaskan Bukan Konsultan Salah Satu Kandidat
Poltracking Jelaskan Proses Survei Pilkada Jakarta, Tegaskan Bukan Konsultan Salah Satu Kandidat

Hal ini menanggapi perbedaan hasil survei Poltracking Pilgub Jakarta hingga memutuskan keluar dari Persepi. Poltracking juga diberi sanksi oleh Persepi.

Baca Selengkapnya
KPU Bicara Ancaman Pidana di Balik Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilgub Jakarta
KPU Bicara Ancaman Pidana di Balik Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilgub Jakarta

Sanksi itu mengancam pihak mengajak tidak mencoblos terlebih mengiming-imingi atau memberi uang kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kritisi Usulan PDIP Soal Polri di Bawah Kemendagri, PSI Beberkan Data
Kritisi Usulan PDIP Soal Polri di Bawah Kemendagri, PSI Beberkan Data

Juru Bicara PSI Agus Herlambang menilai usulan tersebut merupakan ide kosong.

Baca Selengkapnya
Tim Ganjar-Mahfud sebut Lembaga Survei Wajib Izin Polisi Sebar Kuesioner, Ini Kata Polri
Tim Ganjar-Mahfud sebut Lembaga Survei Wajib Izin Polisi Sebar Kuesioner, Ini Kata Polri

Aria Bima juga percaya bahwa Pemilu akan berjalan dua putaran.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta Kubu Ganjar-Mahfud Jangan Percaya Survei Prabowo-Gibran Posisi Pertama
Megawati Minta Kubu Ganjar-Mahfud Jangan Percaya Survei Prabowo-Gibran Posisi Pertama

Menurut Todung, berdasarkan informasi dari media sendiri telah mencatat bahwa begitu banyak pelanggaran yang ditemukan selama perhelatan menuju Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Partisipasi Pemilih di Pilkada Jakarta Turun, Bawaslu Minta Semua Pihak Evaluasi
Partisipasi Pemilih di Pilkada Jakarta Turun, Bawaslu Minta Semua Pihak Evaluasi

Bawaslu menyebut, menurunnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta harus menjadi refleksi bersama.

Baca Selengkapnya
Peneliti SMRC: Salah Total Kalau Ada Teori Publikasi Lembaga Survei Bisa Pengaruhi Publik
Peneliti SMRC: Salah Total Kalau Ada Teori Publikasi Lembaga Survei Bisa Pengaruhi Publik

Saidiman Ahmad menilai dugaan publikasi hasil survei lembaga survei mempengaruhi pilihan publik soal calon presiden, salah total.

Baca Selengkapnya