Polri soal Peretasan PDN: Butuh Kajian, Australia Bertahun-tahun Baru Beres

Polri tidak menyerah begitu saja dengan kasus peretasan PDN.

Polri tidak menyerah begitu saja dengan kasus peretasan PDN.

Polri soal Peretasan PDN: Butuh Kajian, Australia Bertahun-tahun Baru Beres

Polri menyatakan masih mengkaji penanganan kasus peretasan atau hacking terhadap Pusat Dana Nasional (PDN) yang terjadi beberapa waktu lalu. Negara lain pun disebut butuh waktu bertahun-tahun untuk memecahkan masalah tersebut.

“Dalam proses penegakan hukum kan tidak terus ujug-ujug, semua melalui proses pendalaman, kan siber itu bukan suatu hal yang mudah ditangani,” tutur Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7).

Menurut Wahyu, pihaknya tidak menyerah begitu saja dengan kasus peretasan PDN. Polri terus melakukan evaluasi penanganan hingga ke depannya dapat menuntaskan kejahatan tersebut.

“Beberapa waktu lalu, kemarin saya juga ketemu teman-teman dari Australia butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa meng-crack, memecahkan ini masalahnya. Tetapi kita akan terus melakukan evaluasi dan juga untuk mengkaji ini semua, mudah-mudahan bisa menyelesaikan dalam waktu secepatnya,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan pentingnya back up atau rekam cadang data nasional, usai terjadinya peretasan pada sistem Pusat Data Nasional (PDN). Hal ini untuk mengantisipasi apabila PDN kembali diretas.

"Yang paling penting adalah semua data yang kita miliki itu harus di-back up. Sehingga kalau ada apa-apa kita sudah siap," kata Jokowi di RSUD Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh usai peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Jokowi menuturkan pemerintah saat ini sedang mencari solusi agar peretasan server PDN tak terjadi lagi.

"Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi," kata Jokowi kepada wartawan di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7).

Dia meminta semua data nasional di back up untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali. Jokowi juga menuturkan serangan ransomware tak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga negara lain.

"Di back up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja," jelasnya.

Jokowi turut menanggapi soal banyaknya desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya, buntut peretasan server PDN. Dia menyebut telah melakukan evaluasi.

"Semuanya sudah dievaluasi," ucap Jokowi.