Presidium 212 akan kibarkan 1.000 bendera di aksi tolak perppu ormas
Merdeka.com - Presidium Aksi 212 menegaskan aksi bertajuk 'Jihad Konstitusional Aksi 287, Cabut Perppu Pembubaran Ormas' akan berjalan dengan damai. Alasannya karena mereka ingin mengingatkan pemerintah yang sudah mereka nilai keliru.
Koordinator Lapangan Alumni Aksi 212 Haji Daud mengatakan, aksi yang akan diramaikan 25 ormas lainnya akan bernuansa damai. Bahkan mereka akan membawa bendera merah putih dalam aksi menuju Mahkamah Konstitusi itu.
"Hampir 1000 bendera merah putih untuk menunjukkan Alumni 212 cinta Indonesia. Orasi akan di patung kuda dan ada delegasi ke MK," katanya di Masjid Al-Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).
-
Siapa saja yang terlibat dalam aksi damai? Aksi damai ini berfokus di depan gedung Dubes AS yang dihadiri oleh sejumlah tokoh pergerakan Islam lainnya seperti Persatuan Umat Islam, Al Irsyad, Ikadi, Hidayatullah dan sebagainya.
-
Siapa yang hadir dalam deklarasi kampanye damai di Kota Tua? Seluruh Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta hadir termasuk Pramono Anung-Rano Karno.
-
Siapa saja yang ikut demo? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Siapa yang terlibat dalam kerusuhan ini? Pada saat itu Maroko adalah protektorat Prancis, dan komisaris Prancis untuk Oujda, René Brunel, menyalahkan kekerasan yang terjadi pada orang-orang Yahudi karena meninggalkan Oujda dan bersimpati dengan gerakan Zionis.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Siapa yang ikut demo? Pada Minggu (17/3), warga di sepanjang Jalan Godean, tepatnya di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Sleman, bersama satuan Jaga Warga mengadakan arak-arakan dengan membawa banner.
Sementara itu, Kuasa hukum Presidium Alumni 212 Kapitra Ampera mengungkapkan, pemerintah kerap kali keliru menilai satu aksi massa. Sebenarnya, dia menjelaskan, aksi yang dilakukan masyarakat adalah untuk mengingatkan pemimpin negara.
"Kebijakan pemerintah sering kali membuat masyarakat gaduh. Makanya kita mencoba menetralisir atas kebijakan negara dengan membuat sesuatu aksi yang konstitusional, menyampaikan aspirasi membawa aspirasi ini kepada Mahkamah Konstitusi," jelasnya.
Dia menilai, Perppu pembubaran ormas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Presidium Aksi 212 merasa perlu untuk melakukan judicial review terhadap aturan yang dibacakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto itu.
"Aksi ini bukan perlawanan melainkan koreksi terhadap pemerintah. Aksi 287 mengawal pendaftaran gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi," tutup Kapitra.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adapun aksi unjuk rasa rencananya akan digelar oleh sejumlah ormas.
Baca SelengkapnyaHingga malam hari, massa demonstran tolak Revisi UU Pilkada masih bertahan di depan Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaRibuan pendukung capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berencana menggelar aksi demo di depan gedung MK, Jumat (19/4).
Baca SelengkapnyaSebanyak 1.929 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya unjuk rasa.
Baca SelengkapnyaDalam aksinya mereka menuntut untuk menyikapi konflik lahan di Rempang.
Baca SelengkapnyaPara pendemo menyinggung sejumlah hal mulai dari pesan Nabi Muhammad soal jumlah hakim.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Jaktim terpantau mendukung gugatan soal calon presiden dan calon wakil presiden yang tengah dijalankan MK.
Baca SelengkapnyaMaklumat Bersama Aktivis 98 dikeluarkan menjelang peringatan 26 tahun reformasi.
Baca SelengkapnyaKapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 3.286 personel gabungan disebar di sekitar Patung Kuda dan Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaAdapun aksi ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bersama pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh
Baca SelengkapnyaPersonel gabungan yang diturunkan terdiri dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov DKI dan stakeholder terkait.
Baca Selengkapnya